NTB Bebas Sampah, DLHK Libatkan Pengusaha Sampah dan Pesantren
Editor: Satmoko Budi Santoso
MATARAM – Sebagai wujud nyata merealisasikan program Nusa Tenggara Barat Bebas Sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, diminta banyak menggandeng dan melibatkan pengusaha sampah termasuk pondok pesantren (ponpes).
“DLHK datangi dan jalin kerja sama dengan pengusaha sampah, mendatangi ponpes, desa-desa, dorong pembentukan bank sampah, sehingga sampah menjadi berkah dan bisa menghadirkan kesehatan serta kemakmuran untuk semua,” kata Gubernur NTB, Zulkiflimansyah di Mataram, Rabu (6/3/2019).
Mengingat banyak masyarakat maupun ponpes selama ini melakukan terobosan dengan mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti membuat pupuk organik, termasuk membuat kerajinan kreatif dari sampah nonorganik.

Menurut Zulkiflimansyah, keberadaan pengusaha maupun ponpes yang peduli terhadap masalah sampah perlu didukung, agar penanganan dan pengelolaan sampah menjadi lebih maksimal, karena kalau mengandalkan pemerintah semata tentu tidak akan bisa.
“Kalangan masyarakat, aktivis dan pegiat lingkungan juga perlu digandeng untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pentingnya menjaga lingkungan dari pencemaran akibat sampah,” katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI, H. Kurtubi, menyerahkan 40 motor roda tiga kepada masyarakat Desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Bantuan diberikan sebagai bagian dari upaya mendukung program NTB bebas sampah.
Kurtubi mengatakan, program NTB bebas sampah merupakan inovasi yang sangat besar dan strategis dalam mendukung kemajuan di NTB, khususnya juga terkait dengan industri pariwisata yang menjadi andalan NTB.
Mengingat wisatawan tidak mungkin akan datang ke NTB apabila sampahnya banyak, karena merasa tidak nyaman. Mengingat masalah kebersihan menjadi salah satu faktor penting dalam upaya menarik minat kunjungan wisatawan.