Lahan Bekas Tambang Parit Enam Ditanami Sorgum

PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menanam sorgum di lahan bekas penambangan bijih timah di Kelurahan Parit Enam Kota Pangkalpinang.

Hal itu menjadi upaya pemerintah memberdayakan lahan kritis tersebut, untuk meningkatkan kesejahteraan petani di daerah tersebut. “Lubang bekas penambangan itu kita berdayakan atau dijadikan lahan serta kebun sorgum, sehingga bisa membawa manfaat bagi masyarakat khususnya petani,” kata Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan, Sabtu (9/3/2019).

Gubernur menyebut, saat ini memberikan izin menutup lubang bekas penambangan yang ada di kawasan Parit Enam. Dan bukan memberikan izin penambangan. Sasaran kegiatan itu dikenakan kepada penambang yang tertangkap saat mereka melakukan aktivitas penambangan belum lama ini. “Untuk menutup lubang bekas tambang mereka memerlukan biaya yang cukup besar, maka pemprov tidak mau rugi jika mesti mengeluarkan biaya besar untuk menggunakan dana APBD daerah ini,” katanya.

Dengan demikian, mumpung mereka masih ada di situ maka diharapkan untuk menutup lubang bekas galian tambang tersebut. “Kita minta mereka menutup semua lubang di lahan yang sembilan hektare itu. Semua full harus ditutup. Setelah itu baru ditanam dengan tanaman sorgum,” katanya.

Erzaldi menyebut, tanaman sorgum sengaja dipilih, agar komunitas sorgum bisa menjaga lahan tersebut. Dalam kegiatan tersebut, pemprov bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk HPI Babel. Langkah tersebut diterapkan dengan pertimbangan aktivitas tambang di kawasan tersebut sangat susah untuk ditertibkan. Bila ditertibkan pagi, maka siang atau malamnya kembali beroperasi. Hal tersebut terjadi berkali-kali.

Dengan demikian diharapkan semua pihak dan masyarakat tidak salah persepsi mengenai persoalan lahan bekas tambang di kawasan Parit Enam ini. Apalagi sejauh ini memang tidak ada upaya dan surat resmi mengenai pemberian izin penambangan yang dikeluarkan Pemprov Babel. “Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini semua pihak dapat mengerti duduk persoalannya agar tidak menjadi berita yang simpang siur,” pungkasnya. (Ant)