Anies: Laporkan Kalau Ada Pungli Pembuatan Sertifikat Tanah

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan masyarakat yang merasa menjadi korban pungutan liar (pungli) dalam pembuatan sertifikat tanah harus berani melaporkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Dilaporkan saja. Jadi kalau ada pungli begitu, laporkan. Saya percaya Kanwil BPN pasti akan merespon cepat,” ucap Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Kemudian mantan Rektor Univeristas Paramadina itu yakin jika adanya aduan dari masyarakat, BPN bakal menindaklanjuti setiap laporan yang dimintai biaya dalam mengurus sertifikat tanah. Dia menilai pada pengurusan sertifikat seharusnya dilakukan gratis tanpa sepersen pun biaya.

“Saya percaya Kanwil BPN pasti akan merespons cepat karena memang seharusnya tidak ada pungutan,” kata dia.

Anies mengatakan dalam program itu, seharusnya tak ada pungutan apapun terhadap masyarakat. Pasalnya penertiban sertifikat tanah merupakan wewenang BPN bukan wilayah DKI. Jika pungli dilakukan oleh anak buahnya, Anies berjanji tak akan segan menindak tegas dan memberi sanksi. Tetapi, dia tak merinci bentuk sanksinya.

“Kalau itu jajaran kita (Pemprov DKI), kita akan tindak tegas,” paparnya.

Dia menegaskan tak akan membentuk Satgas untuk memberantas pungli terkait pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sebab, menurut Anies, program tersebut bukan milik pemerintah DKI melainkan pemerintah pusat.

“Itu program BPN, jangan kami masuk di wilayah yang bukan program kami, salah nanti,” tegasnya.

Diberitahukan dugaan pungli sertifikat gratis Jokowi terungkap setelah sejumlah warga Ibu Kota mengaku dimintai uang oleh beberapa oknum kelurahan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Padahal program PTSL tersebut gratis, kecuali ada biaya yang menjadi tanggung jawab pemohon sertifikat, seperti meterai, tanda batas yang dianggap perlu, kelengkapan dokumen, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) atau pajak penghasilan.