Indonesia Prioritaskan 4 Hal di DK PBB
Menlu RI pun menekankan pentingnya penguatan organisasi kawasan, karena pada saat terjadi perkembangan yang sangat dinamis di suatu kawasan, maka peran organisasi regional yang lebih cepat masuk dan dibutuhkan untuk menangani masalah.
Untuk itu, dia menekankan pentingnya penguatan hubungan dan komunikasi antara organisasi regional dan PBB.
Terkait dengan prioritas penanganan dan pemberantasan terorisme, menurut Menlu RI, Indonesia selama menjadi anggota DK PBB akan terus berupaya untuk meningkatkan kerja sama dalam memerangi terorisme, ekstremisme dan radikalisme.
Selanjutnya, prioritas keempat Indonesia di DK PB adalah menyinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia menilai penting untuk menghubungkan antara isu perdamaian dengan pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs).
Selain keempat perihal tersebut, isu Palestina pun tetap menjadi prioritas Indonesia saat duduk sebagai anggota tidak tetap DK PBB selama dua tahun ke depan.
Menlu RI dalam pernyataan pers tahunannya juga telah menyampaikan, bahwa isu Palestina akan terus menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia pada 2019, termasuk saat Indonesia berperan di Dewan Keamanan PBB.
“Di bidang perdamaian, isu Palestina terus menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia,” ucapnya.
Menlu RI mengatakan, pemerintah Indonesia sangat prihatin dengan perubahan sikap beberapa negara yang bertentangan dengan berbagai resolusi PBB, yang seharusnya dihormati dan menjadi dasar penyelesaian konflik Israel-Palestina.
Perubahan sikap negara yang dinilai bertentangan dengan resolusi PBB untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina itu, salah satunya adalah tindakan pemerintah Amerika Serikat yang memindahkan kedutaan besar AS untuk Israel ke Yerusalem.