DPR: UU Telekomunikasi Beri Kepastian Hukum Peradilan Pidana

JAKARTA – Anggota DPR, Anwar Rachman, mengatakan, bahwa Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan pidana, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

“Karena itu, Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sama sekali tidak ada keterkaitan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki hak melakukan pengujian terhadap pasal tersebut,” kata Anggota Komisi III DPR RI, Anwar Rachman, dalam sidang lanjutan uji materi UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, di Gedung MK, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Menurutnya, bukti Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi yang diujikan Pemohon menyebutkan, “untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, serta dapat memberikan informasi yang diperlukan, atas: permintaan tertulis Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.”

Menurut Anwar, ketentuan pasal yang diuji Pemohon sama sekali tidak mengurangi hak dan kewenangan konstitusional Pemohon. Dalam hal kedudukan hukum Pemohon sebagai terdakwa, lanjut Anwar, hak-hak Pemohon sebagai terdakwa masih tetap dilindungi oleh negara.

“Pemohon tidak menjelaskan implikasi yang konkrit dan spesifik dengan berlakunya pasal tersebut. Dalil Pemohon hanya berupa asumsi.

“DPR berpendapat, tidak ada hak dan kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal yang diuji Pemohon,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Anwar, Pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional Pemohon secara spesifik atau khusus dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi, yang dialami Pemohon akibat berlakunya pasal yang diuji Pemohon.

“Dengan tidak adanya kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, maka sudah jelas dan pasti tidak terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya pasal yang diujikan Pemohon,” ungkapnya.

Permohonan uji materil UU Telekomunikasi diajukan Sadikin Arifin. Pemohon berdalih, bahwa determinasi Pemohon untuk meminta bukti rekaman percakapan dihadirkan ke hadapan persidangan, bukan tanpa dasar.

Karena bukti rekaman tersebut, menurut Pemohon memiliki kedudukan yang krusial untuk membuktikan benar tidaknya ada pembahasan narkotika antara Pemohon dengan warga negara asing (WNA), yang dituduh bersama-sama menjalankan kejahatan narkoba.

Hal ini menurut Pemohon, didasarkan karena sepanjang pembuktian di persidangan pidana Pemohon, terdapat setidaknya fakta antara lain, bahwa seseorang yang dituduh bersama-sama dengan Pemohon melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika telah meninggal dunia akibat ditembak oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) saat penangkapan perkara, yang kemudian menjerat Pemohon sebagai terdakwa tunggal dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.