Bakamla-KPK Bahas Pembentukan Indonesian Coast Guard
JAKARTA – Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya Bakamla, A. Taufiq R., melakukan pertemuan dengan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis (17/01/2019).
Dalam rilis yang diterima Cendana News, pertemuan ini membicarakan rencana pembangunan postur Bakamla RI sebagai Indonesian Coast Guard, seperti yang ada di negara-negara maju.
“Idealnya, instansi coast guard memiliki tiga kewenangan khusus, yakni penjaga keselamatan laut (maritime safety), penjaga keamanan laut (maritime security), dan fungsi sebagai Komponen Cadangan (Komcad) pertahanan dalam aspek maritim (maritime defence),” kata Laksdya Taufiq, di hadapan Ketua KPK, Agus Raharjo.
Turut mendampingi Ketua KPK dalam pertemuan itu, jajaran Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang, Laode Muhammad Syarif, serta jajaran Deputi lainnya di lingkungan lembaga anti rasuah.
Lebih lanjut, Laksdya Taufiq menyampaikan, untuk mencapai cita-cita membentuk Indonesian Coast Guard, diperlukan pembangunan arsitektur Komando dan Pengendalian (Kodal) yang baik. Terlebih lagi yang dapat menyatukan semua komponen negara, khususnya di bidang kemaritiman.
“Semua upaya ini dilakukan untuk bersama-sama menjaga keamanan wilayah dan yurisdiksi nasional, sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing instansi,” katanya.
Dalam pembicaraan yang berlangsung hangat itu, Laksdya Taufiq juga menyampaikan situasi keamanan laut di wilayah Indonesia, serta perkembangan situasi perairan kawasan regional dan internasional.
Tak luput dari perhatian, skenario ancaman keamanan laut di masa mendatang yang dihadapi oleh Bakamla, juga turut disampaikan. Kendala dan capaian Bakamla sampai dengan saat ini, juga menjadi pembahasan yang menarik selama pertemuan berlangsung.
Sementara, menanggapi hal tersebut, Ketua KPK, Agus Raharjo, menyambut baik dan sangat antusias dengan penjelasan yang diberikan oleh Laksdya Taufiq.
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, bahkan mengusulkan untuk mengawal road map pembangunan organisasi Bakamla menuju Indonesian Coast Guard.
Sebelum meninggalkan Gedung Merah Putih, Laksdya Taufiq menyempatkan diri menjawab pertanyaan sejumlah awak media, tentang kunjungannya tersebut.
Pucuk pimpinan Bakamla tersebut mengatakan, bahwa kunjungannya merupakan langkah pengenalan yang dilakukannya sebagai pejabat baru.
“Saya ini kan pejabat baru, jadi ya harus ketemu dengan semua pejabat di negara ini, termasuk KPK”, ucapnya.
Diketahui, sejauh ini Laksdya Taufiq sudah berkunjung ke Panglima TNI, Kapolri, dan beberapa Menteri.
Jajaran Pejabat Bakamla yang turut hadir dalam pertemuan di KPK, yaitu Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Laksda Bakamla, Dr. Abdul Gofur, Drs., M.H., Inspektur Bakamla Laksma Bakamla, Drs. Sarono, M.H., Direktur Hukum Laksma Bakamla, Eddy Rate Muis, S.H., M.H., Direktur Kerja Sama Laksma Bakamla, Dade Ruskandar, S.H., M.H., Direktur Kebijakan Laksma Bakamla, I.G.N.A. Endrawan, S.H., M.H., dan Kasubbag TU Kepala Bakamla, Letkol Bakamla Ridwansyah.