55 Relawan Demokrasi Bantu KPU Bekasi Sosialisasi Pemilu
Editor: Koko Triarko
BEKASI—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, akan dibantu 55 relawan demokrasi yang berasal dari sepuluh basis atau kelompok, yang ada di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sepuluh basis yang telah direkrut tersebut, meliputi pemilih disabilitas, basis komunitas, hobi, profesi, agama, warganet, marginal, berkebutuhan khusus, pemilih pemula, muda dan basis keluarga.
Relawan demokrasi akan membantu KPU Kota Bekasi, dalam melaksanakan sosialisasi sesuai dengan basisnya masing-masing. Misalnya, basis warganet, akan terus mensosialisasikan tentang Pemilu, baik program larangan dan lainnya melalui akun media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan lainnya.
“ Perekrutan terhadap 55 orang berdasarkan basis, sesuai kebutuhan daerah. KPU Kota Bekasi mengambil dari masing masing basis 5 hingga 6 orang,” kata Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheny, usai mengisi obrolan politik di Pojok Pengawasan Bawaslu Bekasi, Jumat 25/1/2019) sore.
Dikatakan, seperti basis dari penyandang disabilitas dalam perekrutannya, mengutamakan mereka yang menjadi pengurus. Hal tersebut untuk mempermudah komunikaksi dalam bersosialisasi tentang program Pemilu 2019.
Menurut Nurul, dalam perekrutan relawan demokrasi, KPU Kota Bekasi, tidak terlalu memaksakan, karena mengacu pada ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada masing-masing basis yang mendaftar. Ia mengakui, ada beberapa basis tertentu relawannya minim.
“KPU Kota Bekasi, sebelumnya sudah melakukan pengumuman perekrutan dilaksanakan selama satu minggu. Dan, saat ini 55 orang sudah direkrut dan akan dilaksanakan bimbingan teknis besok, Sabtu (26/1) sekaligus dilakukan pelantikan,”ujar Nurul.
Terkait honor, Nurul mengatakan, relawan demokrasi akan diberi honor Rp750 ribu per bulan dari dana APBN, dan itu belum dipotong pajak. Para relawan demokrasi akan bekerja selama tiga bulan sejak
“Relawan Demokrasi sudah membuat pernyataan, bahwa mereka bukan pengurus partai politik tertentu. Setelah mengikuti bimtek dan pelantikan, maka relawan demokrasi akan mulai bekerja di lapangan sesuai basis yang telah ditentukan, untuk melakukan sosialisasi,” tutup Nurul.