BPJS Catat Kepesertaan JKN/KIS di Sulteng 89,25 Persen

PALU — Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat cakupan jumlah peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN)-kartu Indonesia sehat (KIS) di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai angka 89,25 persen.

“Ditandatanganinya perpanjangan kerja sama hari ini, maka cakupan kepesertaan Sulteng per 1 Januari 2019, menjadi 2.625.032 jiwa atau 89,25 persen,” kata Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutenggo Malut), Anurman Huda di Palu, Rabu.

Laporan itu disampaikan Anurman saat menyaksikan penandatanganan integrasi jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) Pemerintah kabupaten dan kota se Sulteng dilakukan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu, Hartati Rachim dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Luwuk Arif Sugiharto kepada bupati dan wali kota yang disaksikan Gubernur Sulteng Longki Djanggola.

Anurman turut memberikan apresiasi kepada para kepala daerah atas komitmen yang tinggi dalam mendukung terlaksananya Program JKN/KIS, walapuan masih lima daerah yang mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau tingkat kepesertaan JKN/KIS yang telah mencapai 95 persen penduduk atau lebih.

Kata Anurman, program JKN/KIS perlu dukungan dari segenap masyarakat Indonesia melalui prinsip gotong royong yaitu peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang beresiko tinggi. Dengan demikian melalui prinsip gotong royong jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu, Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengharapkan BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan maksimal, tidak hanya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan tetapi juga pelayanan kesehatan.

“Mudah-mudahan kabupaten lain cepat menyusul, saya yakin dan percaya. Apalagi sekaligus menuntaskan janji kampanye, waktu jadi bupati/walikota yakni kesehatan gratis,” kata Gubernur.