Ketua DPRD DKI Berharap, Ibu Kota Segera Punya Wakil Gubernur

JAKARTA – Ketua DPRD DKI Jakarta, Prastio Edi Marsudi, meminta kepada partai politik koalisi agar segera memutuskan nama pengganti Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur DKI. Menurut dia, Ibu Kota DKI jika hanya dipimpin oleh Gubernur DKI Anies Baswedan, tidak berjalan secara maksimal.

“Saya minta kedua partai menentukan nama wagub. Bukan apa-apa saya hanya kasihan sama Pak Anies,” kata Prasetio di Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

Menurutnya, pada Januari 2019, selambat-lambatnya posisi kursi DKI dua harus sudah ada dan dilantik.

“Sudah, jangan gontok-gontokan (PKS dan Gerindra). Pak Suhaimi (Ketua Fraksi PKS) keluarkan calon wakil gubernur Jakarta yang tahu Jakarta dan APBD. Ikuti saja maunya Gerindra dan sebaliknya. Mekanisme dilewati,” ujarnya.

Kemudian Prasetio mendesak kedua parpol pengusung kemenangan pemilhan kepala daerah (Pilkada) DKI 2017 segera berunding untuk memutuskan dua kader terbaiknya sebagai wakil gubernur. Setelah itu, kata Prasetio, nama calon wakil gubernurnya dibawa ke DPRD untuk dilakukan penghitungan suara di rapat paripurna.

“Saya sudah bicara sama Anies, kita tinggal tunggu saja. Kedua pengusung saya siap menerima. Tolong kalau memang layak segera ajukan, dan akan kita pilih kalau memang bagus pasti saat divoting menang,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jakarta sekaligus Ketua DPD Gerindra, Muhammad Taufik mengatakan, pemilihan wakil gubernur DKI tidak perlu dibikin “ribet”. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun tidak terganggu. Ia pun mempertanyakan wartawan yang terus mendesak gubernur dan Ketua DPRD mengenai kursi kosong wakil gubernur.

“Pak Anies nggak terganggu. Wartawan saja yang desak-desak terus. Semua ada mekanismenya. Tidak ada yang sulit. Jangan khawatir, ada UU juga yang tidak menuntut soal waktu. Di UU bebas-bebas saja,” kata Taufik.

Lalu Taufik menegaskan bahwa Gerindra tidak mempersulit mekanisme pemilihan wakil gubernur. Kompromi sudah selesai dengan memberikan kursi ke PKS. Hanya saja mekanismenya harus ditaati demi tanggungjawab ke konsituen.

“Memang begitu Gerindra. Mekanismenya ada di Anggaran Dasar. Kompromi sudah selesai. Masuk mekanisme. Kami bukan partai sembarangan,” tegas Taufik.

Pernah diberitakan sebelumnya, Sandiaga Uno mengundurkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden RI 2019-2024.

Dia juga menyatakan, sebenarnya selama pelaksanaan kampanye Pemilu dapat mengajukan cuti. Namun, dengan mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya beratnya tugas seorang wagub akhirnya Sandiaga memilih mengundurkan diri.

“Menghindari risiko politisasi jabatan, menjauhkan dari mudharat pejabat yang mengintervensi dan menyalahgunakan birokrasi, anggaran, dan fasilitas, maka ia memilih ikhlas berkorban untuk tidak mengambil cuti. Mendahulukan kepentingan warga Jakarta juga aspirasi rakyat Indonesia di atas kepentingan diri atau pun golongan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Sandiaga menyatakan berhenti secara resmi sebagai Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2017-2022, didasari atas komitmen dan tanggung jawab.

“Ini memberikan ruang dan kepastian kepada Wakil Gubernur yang nanti akan menggantikan saya, agar dapat bekerja maksimal bersama Gubernur. Ketika saya juga memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai Calon Wakil Presiden bersama Bapak Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden RI Periode 2019-2024,” ungkap Sandiaga Uno.