Walikota Bekasi Turun Langsung Sosialisasikan KS

BEKASI – Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, turun langsung mensosialisasikan manfaat Kartu Sehat (KS), program pemerintah dalam bentuk jaminan kesehatan bagi masyarakat. Melalui program tersebut, biaya pelayanan kesehatan warga, ditanggung dana APBD.

Sosialisasi diberikan kepada tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, petugas kesehatan dan kader Posyandu. “Sosialisasi dimaksudkan agar KS efektif, efisien dalam penggunaannya. Dan KS ini harus diketahui oleh seluruh warga Kota Bekasi, apa yang ditanggung, dan mana yang tidak ditanggung,” kata Rahmat Effendi, usai sosialisasi, di Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih, Kamis (25/10/2018).

Beberapa hal yang tidak ditanggung KS diantaranya, perawatan gigi dan perawatan kecantikan. Sosialisasi bertujuan untuk menghindari pemanfaatan KS secara tidak tepat sasaran, karena KS identik dengan kelas tiga di rumah sakit. Untuk itu masyarakat Kota Bekasi diminta, yang mengalami sakit gigi dan sakit ringan, bisa berobat ke Puskesmas. Tidak semua penyakit harus ditangani oleh Poli spesialis atau ke rumah sakit.

“Intinya, pelayanan KS ini identik dengan kelas tiga di Rumah Sakit (RS), Jangan semua lari ke RS swasta, padahal kita punya RS Umum. Itu nanti yang bakal menjadi rujukan semua warga masyarakat masuk RS tipe D dan Umum daerah. Kalo bagi masyarakat yang mampu, silahkan karena tidak mungkin dia ngambil kelas tiga,” tandasnya.

KS dibangun melalui sistem, sehingga ada batasan yang diberikan. Batasan diberlakukan, agar pelayanan di Puskesmas tetap berfungsi. Rahmat Effendi, mengatakan KS, khusus diberikan untuk masyarakat dengan pembiayaan ditanggung oleh APBD. Dan KS bisa digunakan untuk seluruh warga Kota Bekasi.

“KS ini berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), jadi tidak ada alasan masyarakat ditolak rumah sakit untuk berobat di Kota Bekasi jika dia memiliki KTP Kota Bekasi. Karena KTP bisa berfungsi sebagai KS, hanya bentuknya saja beda,” paparnya.

Program tersebut, sudah berjalan satu tahun, sejak 2017 lalu. Sosialisasi yang dilakukan, bagian dari evaluasi pelaksanaanya. Sampai saat ini, total warga Kota Bekasi yang telah memiliki KS mencapai 590 ribuan Kepala Keluarga (KK). Total KK di bekasi ada 740 ribu, artinya, masih ada 140 ribuan KK yang belum memiliki KS. Dan saat ini blanko KS masih kosong.

KS adalah bentuk tanggungjawab pemerintah daerah, dalam menjalankan amanah UUD 1945, yakni menjami kesehatan dan pendidikan rakyat. Melalui KS, masyarakat Bekasi tidak lagi mengeluarkan biaya untuk berobat karena semua biaya dibebankan melalui dana APBD Kota Bekasi setiap tahun.