Wakil Gubenur Sumatra Barat, Nasrul Abit, saat menemui para pelajar di lokasi bencana banjir di Kabupaten Pasaman Barat. Pascabencana, aktivitas sekolah kembali dimulai setelah hampir sepekan diterpa bencana/Foto: M. Noli Hendra
PASAMAN – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh daerahnya supaya cepat tanggap dalam menghadapi setiap bencana yang terjadi.
Wakil Gubenur Sumatra Barat, Nasrul Abit, mengatakan, ke depan BPBD perlu membuat pernyataan tanggap darurat selama tujuh hari terhadap bencana yang berdampak besar, juga diiringi dengan laporan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Jika semua itu dilakukan, tentu akan dapat perhatian dan dibantu dalam penanggulangan bencana. Saya juga berharap, masyarakat yang mengalami bencana, untuk sabar,” katanya, Senin (22/10/2018).
Menurutnya, Sumatra Barat merupakan daerah yang rawan bencana. Penanggulangan bencana unit kerja pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan penanggulangan kebencanaan secara cepat dan tanggap.
Ia mengatakan, dalam kondisi bencana, masyarakat yang mengalami bencana tentu saja dalam situasi yang serba kekurangan. Untuk itu, sesuai dengan nawacita, pemerintah harus dekat dan merespon dengan cepat dan pemerintah selalu hadir dekat dengan masyarakatnya.
“Saya juga meminta kepala BPBD supaya mempelajari segala aturan yang memungkinkan bantuan dan pemakaian segala fasilitas darurat, untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, baik korban maupun masyarakat terdampak bencana,” sebutnya.
Ia menjelaskan, dalam mengambil kebijakan itu, harus juga berpedoman ke aturan yang telah ada. Karena itu, setiap kepala BPBD di Sumatra Barat, mesti arif dan membaca peluang, agar penanggulangan bencana dapat membawa kebaikan daerah.
Nasrul menyebutkan, segala ketentuan aturan harus dijalani dengan baik, karena bencana sesuatu yang tidak terduga datangnya. Standar Operasional Pelayanan tentu menjadi ukuran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
“Belum lama ini, dari Pemprov Sumatra Barat juga telah menyerahkan bantuan sebesar Rp300 juta, untuk pembangunan kembali jembatan gantung yang putus di Lubuak Gobing sungai Batahan Pasaman Barat. Semoga jembatan itu segera dibangun kembali,” ungkapnya.
Nasrul menyatakan, bantuan tersebut juga dikaitkan dengan perpanjangan masa tanggap darurat di Kabupaten Pasaman Barat, karena masih ada daerah yang terisolir, tidak terjangkau akibat bencana banjir bandang tersebut.
“Tentu perpanjangan masa tanggap darurat merupakan sebuah kebijakan, sesuai kondisi bencana sebuah daerah. Tujuannya yang jelas, bagaimana semua permasalahan dapat segera terdata untuk pelaksanan rehab rekon setelah bencana tersebut,” jelas Wagub.
Menanggapi hal itu, Kepala Pelaksana BPBD Pasaman, Maspei Kenedi, menyampaikan, bencana banjir bandang di Kabupaten Pasaman memiliki curah hujan yang cukup tinggi sejak 9 – 11 Oktober. Akibatnya, telah berdampak pada 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman.
Sepuluh kecamatan itu, yakni Lubuk Sikaping, Panti, Padang Galugur, Rao Selatan, Rao, Rao Utara, Marpat Tunggul, Duo Koto, Bonjol dan Tigo Nagari.
Sementara sarana prasarana yang terkena dan rusak, jalan 24 lokasi, jembatan 20 buah, irigasi 21 buah, rumah terendam 1.407 unit, rumah rusak berat 96 unit, sekolah 19 unit, sarana ibadah 19 unit, pasar 1 buah, air bersih 3 unit, sawah 455 ha, kebun 462 ha, PLTMH 12 unit, kolam ikan 189 buah, total kerugian diprediksi Rp80 -100 miliar.
“Jadi, untuk masyarakat yang terdampak lebih kurang 1.503 kepala keluarga. Semoga keadaan segera pulih. Kalau soal potensi hujan, dari BMKG menyebutkan potensi hujan masih terjadi hingga Desember,” tegasnya.
Ia menjelaskan, meski hampir sebagian besar daerah Pasaman dilanda banjir. Namun, alhamdulillah tidak ada korban jiwa akibat bencana tersebut. Kerugian lainnya hanya berupa infrastruktur dan rumah warga.
