Bawaslu Kudus Melarang Pemasangan Stiker Caleg di Angkot

KUDUS – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menertibkan stiker bergambar Calon Anggota Legislatif (Caleg), yang ditempel di sejumlah Angkutan Kota (angkot) di Kudus.

“Kami tegaskan, penempelan stiker branding calon anggota legislatif di angkutan umum tidak diperbolehkan,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus, Moh. Wahibul Minan, Jumat (26/10/2018).

Di dalam PKPU 23/2018, tentang Kampanye Pemilu, mobil yang bisa digunakan untuk kegiatan kampanye dengan penempelan stiker branding, hanya mobil pribadi berpelat hitam. Dengan demikian, selain mobil berpelat hitam, dilarang dimanfaatkan untuk branding kampanye. Mobil angkutan umum tidak diperbolehkan untuk branding kampanye.

UU Lalu Lintas, sesuai keterangan dari Dinas Perhubungan Kudus, juga dijelaskan bahwa ada ketebalan maksimal dalam menempelkan stiker agar tidak mengganggu pandangan. Kalaupun ada yang mendebat soal aturan tertulisnya, di dalam PKPU 23/2018, memang tidak disebutkan larangan menempelkan stiker branding di angkot. “Pertemuan ini juga dalam rangka sosialisasi aturan kampanye,” ujarnya.

Pada PKPU 23/2018, pada pasal 23 huruf i dijelaskan, kegiatan kampanye bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan lain, yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum ditertibkan, Bawaslu Kudus akan memberikan surat teguran terlebih dahulu. Diharapkan, partai politik memahami aturan kampanye, agar Pemilu 2019 bisa berjalan lancar.

Ketua KPU Kabupaten Kudus, Naily Syarifah, menyebut, di dalam peraturan KPU, memang tidak ada aturan secara khusus terkait penempelan stiker branding di angkutan umum. Namun, jika mengacu PKPU 23/2018 pasal 51 ayat (2) disebutkan, kegiatan lain sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk mobil milik pribadi atau milik pengurus partai politik yang berlogo partai politik peserta pemilu.

KPU Kudus, sudah menanyakan hal tersebut ke KPU RI, dan hal itu tidak diperbolehkan. “Pemakaian stiker yang diperbolehkan ukuran maksimalnya 10×5 sentimeter. Jika melebihi maka sudah melanggar,” ujarnya.

Imam, seorang pengusaha angkutan umum menyebut, kehadirannya ke Bawaslu Kudus dalam rangka memastikan boleh tidaknya penempelan stiker branding caleg di angkot. “Karena sudah ditegaskan tidak boleh, maka hasil pertemuan di kantor Bawaslu Kudus ini akan disampaikan kepada pemilik angkot lainnya,” tandasnya.

Safuan, anggota paguyuban angkot Kudus-Colo, juga ingin memastikan, apakah penempelan stiker branding kampanye di angkot dilarang atau tidak. Sebetulnya, keberadaan stiker branding caleg turut menambah pemasukan sopir angkot, karena mendapatkan honor sebesar Rp150 ribu. “Karena sudah diputuskan dilarang, silakan stiker tersebut dicopot,” ujarnya.

Perwakilan pengurus salah satu parpol yang hadir, juga sempat meminta pemasangan stiker branding kampanye di angkot jangan dilarang. Hal itu menjadi kesempatan peserta pemilu untuk bersosialisasi, karena setelah Pemilu 2019 dipastikan tidak akan melakukan hal serupa.

Meskipun demikian, Bawaslu Kudus tetap pada pendiriannya bahwa sesuai aturan yang ada jelas dilarang sehingga akan ditertibkan seluruhnya. Hadir pada rapat koordinasi tahapan pemilu tersebut, selain dari KPU Kudus dan perwakilan pengusaha dan sopir angkot juga hadir perwakilan pengurus parpol, Satlantas Polres Kudus dan Dinas Perhubungan Kudus. (Ant)