Sekjen PBB Serukan Pencegahan Korupsi
NEW YORK – Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres menyerukan, dilancarkan upaya negara anggota, untuk memerangi korupsi. Rakyat di seluruh dunia, terus menyampaikan kemarahan mengenai korupsi oleh pemimpin mereka.
“Betapa dalamnya korupsi tertanam di dalam masyarakat. Mereka dengan tegas menyeru, partai politik bekerjasama dengan transparan dan tanggung-jawab, atau memberi jalan buat mereka yang mau,” kata Guterres kepada Dewan Keamanan PBB, Selasa (11/9/2018).
Guterres menyeru, semua pemimpin di mana saja berada, untuk mendengarkan, memelihara budaya integritas, dan memberdayakan warganya, untuk melakukan bagian mereka di tingkat masyarakat madani. Semua harus berbuat lebih banyak, untuk memerangi korupsi, memperkuat pemerintahan, dan membangun lembaga yang dapat dipercaya. “Lembaga yang dapat menjamin kejujuran dan kemajuan buat semua,” tambahnya.
Negara anggota PBB, harus berada di garis depan, dalam memerangi korupsi. Hal itu menjadi penting, untuk membangun kapasitas komisi anti-korupsi nasional, dan upaya penegakan hukum. Semua pemerintah, dapat meningkatkan upaya anti-korupsi, dengan menjamin lembaga kehakiman yang mandiri, masyarakat sipil yang bersemangat, dan perlindungan yang efektif buat pengungkap keterangan.
“Masyarakat internasional dapat melengkapi upaya itu, dengan bekerja lebih efektif melawan pencucian uang, penghindar pajak, dan aliran uang secara diam-diam, yang telah melucuti sumber daya yang sangat diperlukan di banyak negara, dan memberi banyak kesempatan kepada koruptor,” tandasnya.
Korupsi dapat menjadi pemicu konflik. Saat konflik berkecamuk, korupsi merajalela. Dan sekalipun konflik dapat dikendalikan, korupsi dapat menghambat pemulihan. Korupsi mengendalikan, dan merajalela dengan hancurnya lembaga politik dan sosial.
Lembaga itu tak pernah lebih marak dalam krisis, dibandingkan pada masa konflik. Korupsi berkaitan dengan banyak bentuk ketidak-stabilan dan kerusuhan, seperti penyelundupan senjata, narkotika dan manusia. Hubungan antara korupsi dan terorisme serta ekstremisme, telah berulangkali diakui oleh Dewan Keamanan dan Sidang Majelis Umum. “Aset yang dicuri melalui korupsi, dapat digunakan untuk mendanai kejahatan lebih lanjut, termasuk ekstremis yang melibatkan kekerasan dan aksi teror,” kata Guterres.
Survei mengenai korupsi secara luas yang dilakukan oleh PBB Urusan Narkotika dan Kejahatan mendapati, suap para pejabat masyarakat sangat tinggi di daerah yang dipengaruhi konflik. Dalam kondisi konflik, pemegang saham seperti komisi anti-korupsi, masyarakat sipil dan media, mungkin menjadi lemah atau terhalang dalam pekerjaan dasar mereka.
Konsekuensi korupsi pada masa konflik dapat sangat menghancurkan, sebab korupsi dapat mempengaruhi kebutuhan paling dasar, dan menambah parah kelaparan serta kemiskinan. “Korupsi masih ada di semua negara, kaya dan miskin, Utara dan Selatan, maju dan berkembang,” tambahnya.
Forum Ekonomi Dunia memperkirakan, kerugian akibat korupsi paling sedikit 2,6 triliun dolar AS. Jumlahnya sekira lima persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) global. Bank Dunia menyebut, usaha serta perorangan, membayar lebih dari satu triliun dolar untuk suap setiap tahunnya. (Ant)