Perluasan Bandara, Perlu Dialog dengan Warga Terdampak

Saat ditanya soal apakah Ombudsman Perwakilan Bali akan memanggil pihak bandara dan perwakilan masyarakat Kuta, pria asal Flores ini mengaku, hingga saat ini pihaknya masih mempercayakan pihak bandara bisa menyelesaikan persoalan itu sendiri.

“Kami belum punya rencana, tetapi sangat berharap agar pihak Angkasa Pura I segera mengambil langkah bertemu pihak yang berada di seputaran bandara khususnya yang terkena dampak langsung,” pungkas Umar.

Sementara itu, menurut Humas Bandara Ngurah Rai, Arie Ahsanurrohim, pihaknya selama ini sudah berupaya untuk segera bertemu dengan pihak masyarakat Kuta yang dalam hal ini diwakili oleh Bendesa Adat Kuta. Namun, sejak surat permohonan itu dikeluarkan pada bulan April lalu belum mendapatkan respon dari pihak Bendesa Adat Kuta.

“Menurut informasi yang kami terima kemarin masih ada transisi kepemimpinan di tingkat Bendesa Adat. Jadi kami masih menunggu. Namun kami targetkan dalam dua minggu ke depan sudah bisa bertemu dengan mereka,” kata pria yang akrab disapa Arie ini.

Terkait dampak yang akan terjadi akibat proyek perluasan Apron, Arie mengakui, pasti ada dampak. Karena menurut kajian Amdal yang sudah dilakukan, perluasan Apron itu akan menyebabkan abrasi.

Akan tetapi pihaknya juga akan melakukan langkah-langkah penanggulangan dampak negatif itu. Salah satunya dengan cara melakukan penataan pantai melalui bantuan CSR yang diberikan.

“Intinya kami siap memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak,” pungkas pria keturunan Arab ini.

Seperti yang diketahui, proyek pengembangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai terus dikebut. Salah satu target utamanya adalah untuk mendukung perhelatan IMF yang akan digelar di Bali pada 8 Oktober mendatang. Proyek perluasan bandara tersebut menelan biaya sekitar Rp2,2 triliun yang bersumber dari uang negara.