Pemkab Sikka Bertekad Bangun Rumah Sakit Tanpa Kelas

“Kalau perlu semakin banyak dibangun rumah sakit, maka akan semakin baik. Sebab akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Sikka. Terkait dengan Kartu Sikka Sehat yang ingin disiapkan pemerintah perlu diapresiasi. Tetapi kalau dilihat dari nomenklaturnya, maka kartu ini tidak berlaku bila pasien dirujuk ke luar daerah,” sebutnya.

Karena itu, harap Stef, semua masyarakat Sikka sebaiknya mendapatkan Kartu Indonesia Sehat dan dianggarkan untuk BPJS Kesehatan serta Pemkab Sikka. Setiap tahun membutuhkan minimal belasan miliar rupiah untuk menuntaskan hal ini.

Sementara anggota DPRD Sikka lainnya, Faustinus Vasco, menambahkan, bupati Sikka mau mencontoh program gubernur DKI Jakarta soal Kartu Jakarta Sehat. Alokasi APBD di bidang kesehatan lebih dari 20 persen sudah maksimal.

“Yang perlu dimaksimalkan menekan angka kematian, angka kesakitan, bayi lahir meninggal dan ibu melahirkan meninggal. Sebab bila angka ini meningkat, maka kabupaten Sikka dikatakan tidak sehat. Ini hasil yang nanti dilihat,” sebutnya.

Rumah sakit TC Hillers Maumere, kata Vasco, berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan menjadi rumah sakit rujukan untuk wilayah Flores maupun Lembata. Perlu ada pembenahan dan penambahan fasilitas serta diatur terkait pelayanan kepada pasien asal Sikka dan dari luar Kabupaten Sikka.

“Gagasan dan maksud bupati menerapkan RSTK juga perlu dibahas implementasinya, seperti apa sehingga bisa dipadukan dengan regulasi yang ada. Ini kan bupati baru melempar gagasan dan harus dibahas di dalam rapat bersama DPRD Sikka,” tuturnya.

Selain itu, tambah Vasco, dana untuk pembangunan rumah sakit harus disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah. Sebab APBD Sikka hanya Rp1,2 triliun dan 60 persen untuk belanja pegawai serta 40 persen untuk belanja modal.