Mahasiswa Jember Tuntut Transparansi Anggaran Pendidikan

Mahasiswa juga merasa miris dengan persoalan dan nasib Guru Tidak Tetap (GTT), yang tidak ada perhatiannya sama sekali. “Bertahun-tahun mereka bekerja, tanpa ada perhatian upah yang layak, perlindungan BPJS yang jelas, apalagi juga nasibnya harus diselesaikan secara beradab dan proporsional,” tegasnya.

Mahasiswa memberikan deadline dua minggu, kepada pemerintah daerah untuk merealisasikannya. Jika tidak dipenuhi, mahasiswa akan kembali turun ke jalan.

Ketua Komisi D DPRD Jember, Mohammad Hafidi menyampaikan, pihaknya merasa berterima kasih atas aksi yang dilakukan mahasiswa dari GMNI. “Sudah menjadi rahasia umum, tentang persoalan pendidikan di Kabupaten Jember. Serta membuktikan bahwa Komisi D tidak sendirian,” ujar Hafidi.

Komisi D melihat kondisi pendidikan di Jember juga sama dengan yang dilihat oleh GMNI. “Benar yang dikatakan adik-adik GMNI itu, bahkan Komisi D berkali-kali memanggil Dinas Pendidikan, namun sampai saat ini juga belum pernah bersedia hadir. Selalu ada alasan, bahkan karena kepala dinasnya masih PLT. Tapi sekarang sudah definitif, semoga ada perhatian,” tandasnya.

Untuk permintaan mediasi dengan Dispendik, anggota dewan meminta GMNI untuk berkirim surat secara resmi. “Silahkan berkirim surat secara resmi, kita mediasi adik-adik GMNI dengan Dispendik, nanti kita sama-sama bahas. Agar persoalan pendidikan ini bisa diketahui, apa persoalannya,” pungkasnya.