Pemerintah Diminta Kaji Ulang Rencana Terkait Danau Toba

JAKARTA — Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan, menyatakan kebijakan terkait dengan pemerintah yang ingin menjadikan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata yang zero atau nol keramba harus memperhatikan hajat hidup warga lokal.

Gus Irawan dalam rilis Minggu (26/8/2018), meminta pemerintah mengkaji ulang rencana menjadikan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata zero keramba.

Pasalnya, ujar dia, selama puluhan tahun sebagian besar masyarakat Danau Toba menggantungkan kehidupan sebagai nelayan Keramba Jaring Apung (KJA). Dengan demikian, lanjutnya, kebijakan zero keramba tersebut nantinya akan berpengaruh mematikan penghasilan dan kehidupan masyarakat sekitar.

Terkait adanya dugaan KJA menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan, politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini membenarkan memang telah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan air di Danau Toba.

Untuk itu, ia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membuat riset atau penelitian secara berkala untuk mengevaluasi dugaan pencemaran lingkungan Danau Toba, Sumatera Utara.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyosialisasikan hasil kajian daya dukung dan penetapan zonasi untuk budi daya ikan dalam keramba jaring apung di Danau Toba.

“Kami berharap rekomendasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah dalam rangka pengelolaan Danau Toba secara berkelanjutan,” kata peneliti Badan Riset SDM KKP Prof Krismono.

BRSDM KKP telah menyelenggarakan focus group discussion (FGD) di Jakarta, 14 Agustus 2018, yang dihadiri berbagai pihak seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan CARE IPB, Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara (LP USU), Dirjen Budidaya Perikanan KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Koordinator Maritim.