Birokrasi jadi Beban dalam Ekonomi Politik APBN

JAKARTA – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini, menginginkan agar pola penganggaran yang terkait dengan birokrasi negara segera dibenahi.

“Kalau tidak bisa menyelesaikan permasalahan birokrasi, maka siapa pun presidennya akan susah,” kata Didik J Rachbini, dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Menurut Didik, birokrasi pada saat ini menjadi beban dan problem terbesar di dalam ekonomi politik APBN.

Dia mengingatkan, bahwa salah satu studi atau kajian yang dilakukan Indef menemukan, bahwa sekitar 80-90 persen anggaran habis karena dialokasikan untuk pengeluaran rutin pegawai seperti gaji dan sebagainya.

Ia juga berpendapat, bahwa pada periode saat ini tidak ada kontrol yang relatif efektif, sehingga utang dapat semakin besar bertambah kepada pengeluaran untuk birokrasi.

Didik menginginkan pula, agar berbagai pihak mewaspadai fenomena empire builder atau perilaku politik dan parpol untuk membangun semacam kerajaan kekuasaan di dalam pemerintahan, serta semakin meluasnya intelektual yang dinilai tidak bisa melakukan pemikiran kritis terhadap domain publik seperti APBN.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah daerah cenderung lebih banyak mengeluarkan ongkos birokrasi daripada menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah.

“Teman-teman di daerah mungkin harus mengoreksi, pemerintah daerah tentu lebih banyak ongkos birokrasinya dibandingkan dengan ongkos pembangunannya atau anggaran modalnya,” kata Wapres Jusuf Kalla, saat memberikan pidato kunci dalam Kongres ISEI ke-20 di Bandung, Rabu (8/8) malam.

Ketidakseimbangan antara anggaran belanja pegawai daerah dan pembangunan infrastruktur tersebut, menyebabkan APBN selalu meningkat setiap tahun, namun kenaikan anggaran belanja negara tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh wilayah di Tanah Air.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan rapat Dewan Pengarah Reformasi Birokrasi di kantor wakil presiden, Kamis (9/8), membahas peta jalan reformasi birokrasi.

Menurut Wiranto, berbagai usulan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan profesionalisme kinerja ASN dibicarakan dalam kesempatan tersebut.

Wiranto mencontohkan, terkait dengan upaya untuk menyederhanakan tunjangan-tunjangan yang diterima oleh aparatur sipil negara, namun tidak mengurangi kesejahteraan. (Ant)