MK Perintahkan KPUD Timor Tengah Selatan Lakukan PSU

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan 2018.

“Amar putusan mengadili, sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan 2018, di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan cara mencocokkan Formulir C1-KWK asli berhologram,” kata Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua MK, Anwar Usman, saat sidang pengucapan Putusan di ruang sidang MK Jakarta, Rabu (29/8/2018).

MK juga memerintahkan, agar PSU tersebut, disaksikan oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait di hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dan, penghitungan suara ulang itu dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan.

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018,” kata Anwar Usman.

Dalam pertimbangan hukum, MK berpendapat, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang secara garis besar dikelompokkan menjadi kurang lebih 20 (dua puluh) bagian, sebagaimana terurai secara lengkap dalam bagian duduk perkara, setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat di persidangan, ternyata permasalahan yang mendasar atau krusial adalah berkaitan dengan dalil Pemohon yang mempermasalahkan perbedaan hasil penghitungan perolehan suara Pemohon yang dihitung oleh Pemohon berdasarkan salinan Formulir C1-KWK [vide bukti P-29], yang berbeda dengan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana risalah persidangan hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018.

“Menurut Pemohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan cara menambah perolehan suara Pihak Terkait, dan mengurangi perolehan suara pasangan calon lainnya, termasuk perolehan suara Pemohon, hingga saat pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan, perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan 2018,” kata hakim anggota Suhartoyo.

Mahkamah juga telah meminta penegasan dari para saksi  masing-masing pihak, khususnya saksi Pemohon dan Termohon yang menurut saksi Pemohon yang bernama Siprianus Liem, bahwa berdasarkan bukti salinan Formulir C1-KWK yang berjumlah 921 TPS yang tersebar di 278 desa/kelurahan dan 32 kecamatan, maka perolehan suara yang diperoleh Pemohon sebanyak 68.428 suara, dan Pihak Terkait 66.654 suara.

Di samping itu, menurut dalil Pemohon terdapat 41 TPS yang belum di-entry oleh Termohon yang berakibat perolehan suara Pemohon menjadi berkurang.

“Sementara itu, menurut Termohon, perolehan suara Pemohon telah benar sebagaimana yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19/HK/KPT/5302/KPU-KAB/VII/2018. Ada pun perbedaan tersebut menurut Termohon dikarenakan data yang terdapat dalam salinan Formulir C1-KWK yang dimiliki Pemohon adalah data yang masih mentah, karena belum dilakukan koreksi-koreksi, baik pada saat rekapitulasi di tingkat PPK maupun tingkat KPU Kabupaten,” jelas Suhartoyo.

PHP Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ini diajukan oleh calon Drs. Obed Naitboho, M.Si. dan Alexander Kase,S.Pd.K ., yang merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan 2018, Nomor Urut 2.