Serapan Anggaran Rendah, Semua Pihak Perlu Kerja Keras

DENPASAR – Pergerakan Tahun Anggaran 2018, khususnya semester pertama dinilai relatif kurang menggembirakan. Hal itu ditandai dengan masih rendahnya serapan anggaran pembangunan.

Akan tetapi, hal ini bukanlah hanya permasalahan Pemprov Bali, namun sudah menjadi permasalahan nasional.

“Untuk itu Bapak Presiden Joko Widodo sudah mengambil kebijakan untuk tidak mengadakan Perubahan APBN Induk 2018,” ucap Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, saat memimpin rapat kerja Evaluasi Program Pembangunan Provinsi Bali Semester I Tahun 2018, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar (24/7/2018).

Pastika menambahkan, penyerapan anggaran yang rendah adalah implikasi dari rendahnya realisasi program yang disebabkan banyak faktor, seperti perlambatan ekonomi nasional dan global.

Yang terutama terjadi di Pemprov Bali atau mungkin juga di Kabupaten Kota adalah karena ada rasionalisasi anggaran. Tapi pihaknya harus terus mencari solusi permasalahan tersebut. Lebih-lebih jika melalui pembenahan dan kerja keras bersama maka semuanya akan teratasi.

Selain itu, menurut Gubernur Bali dua periode tersebut, hal-hal penting yang juga menjadi perhatiannya adalah masalah kemiskinan. Ia mengharapkan semua pihak masih terus fokus mengupayakan program terintegrasi meskipun Gubernur berganti.

Di samping itu ia juga berharap semua pihak bisa memantapkan koordinasi agar tercapai pemerintahan yang efisien, serta perlunya antisipasi akan isu-isu strategis pembangunan baik global, nasional dan regional.