Pemkab Poso Moratorium Penerimaan Pegawai

POSO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), melakukan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai honorer.  Hal tersebut dampak dari beban belanja pegawai daerah tersebut sangat tinggi.

Dampaknya, belanja publik dari APBD menjadi sangat tertekan. “Jumlah PNS kita tujuh ribu orang, ditambah pegawai honor K2 sebanyak lima ribu orang. Totalnya 12 ribu. Sehingga belanja pegawai kita antara Rp624 miliar sampai Rp700 miliar per tahun dari jumlah APBD,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Poso, Yan Guluda, di Poso, Kamis (3/5/2018).

APBD Poso saat ini hanya Rp1,2 triliun, dengan beban belanja pegawai tersebut, belanja pegawai dengan belanja publik menjadi tidak seimbang. Sementara aturan mensyaratkan, perbandingan belanja publik harus lebih tinggi dibanding belanja pegawai.

Menurut Yan, belanja APBD untuk pegawai terserap sebesar 52 persen. Sementara untuk belanja langsung atau belanja publik seperti pembangunan infrastruktur hanya 48 persen. “Aturan pemerintah pusat, anggaran APBD untuk biaya infrastruktur atau pembangunan harus sebesar 60 persen dan hanya 40 persen untuk belanja pegawai,” jelasnya.

Dalam penerimaan pegawai negeri, pemerintah Kabupaten Poso hanya memperioritaskan sektor yang dibutuhkan yakni pegawai kesehatan dan guru. Usulan penerimaan PNS, tergantung kebijakan dan aturan dari pemerintah pusat dengan melihat kondisi dan kemampuan keuangan APBD.

“Kalau kami maunya setiap tahun ada penerimaan PNS. Hanya prosesnya tergantung dari pusat. Kemungkinan penerimaan PNS nanti hanya di tiga sektor yaitu kesehatan, pendidikan dan infrastruktur,” katanya.

Sekretaris Kabupaten Poso Yoksan Lakukua mengatakan, Pemkab Poso masih kekurangan guru dan tenaga kesehatan. Berdasarkan data jumlah guru yang dibutuhkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, di 2016-2017 dibutuhkan 785 guru yang terdiri dari 374 orang guru SD dan 411 orang guru SMP.

Saat ini jumlah guru pensiun di Poso sebanyak 10 sampai 15 orang per tiga bulan. “Jadi kita akan melihat sesuai kebutuhan, mata pelajaran mana yang gurunya kosong, itu yang nantinya akan kami terima. Misalnya guru matematika, kami butuhkan guru matematika sesuai latar belakang pendidikannya,” pungkanya. (Ant)