LKPD Sikka Lebih Baik Dari Daerah Lain

MAUMERE – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sikka mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Derdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pengelolaan keuangan di Sikka lebih baik.

“Dalam pengelolaan keuangan di bidang pemerintahan kabupaten, kita lebih baik dari kabupaten lain.  Untuk pertama kalinya kita mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI,” sebut Sekda Sikka dr.Valentinus Sili Tupen,MKM, pada acara evaluasi implementasi sistim keuangan desa dan percepatan penetapan APBDEs, Rabu (9/5/2018).

Di provinsi NTT baru ada tiga daerah yang mendapat opini WTP. Predikat pertama diperoleh Kabupaten Sumba Timur, kemudian Provinsi NTT dan kabupaten Sikka menjadi peraih ketiga. “Ini sebuah prestasi yang harus terus dipertahankan ke depannya bahkan harus ditingkatkan. Kalau kita bandingkan dengan provinsi lain yang sudah maju, audit BPK RI ini tidak jadi masalah. Proninsi Bali misalnya,semua kabupaten dan kotanya mendapat opini WTP,” tegasnya.

Dari sisi kualitas Valens menyebut, masih ada orang yang mengatakan Kabupaten Sikka masih belum bagus dan belum sesuai dengan apa yang direncanakan. Namun demikian, semua aparat pemerintahan termasuk kepala desa disebutnya tidak boleh merasa rendah diri dengan permasalahan yang dinilainya mudah untuk diselesaikan.

Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Sikka Robertus Ray,SSos menyebut, acara penyerahan hasil evaluasi LKPN Kabupaten Sikka dibatalkan. Sebagai gantianya, dilakukan rapat evaluasi implementasi sistem keuangan desa dan percepatan penepatan APBDes bagi desa-desa di Kabupaten Sikka.