Kualitas SDM Perangkat Desa di Sikka, Tantangan Raih Opini WTP

MAUMERE – Torehan prestasi yang diukir kabupaten Sikka dengan meraih prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK R,I atas laporan keuangan pemerintah kabupaten setempat selama 2016 dan 2017, bisa terjadi karena ada kemauan dari segenap penyelenggara pemerintah untuk bekerja sungguh-sungguh.

“Kekompakkan itu penting dalam penyelenggaraan pemerintah, tetapi sebelumnya setiap pegawai negeri harus sadar, bahwa apa yang dikerjakan untuk menujukkan kepada masyarakat, bahwa aparat pemerintahan telah bekerja dengan baik dan benar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan,” sebut Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sikka, Valens Sili Tupen, Kamis (21/6/2018).

Untuk tahun 2018 ini, jelas Valens, pemerintah desa juga akan diaudit oleh BPK RI, sehingga ini menjadi sebuah tantangan terbesar tahun ini. Seperti diketahui, katanya, pemerintah desa banyak yang sumber daya manusianya masih belum baik, apalagi dalam mengurus administrasi dan pengelolaan keuangan.

“Ini sebuah tantangan besar, bukan saja soal Sumber Daya Manusia perangkat desa saja, tetapi juga sarana dan prasarana yang ada di desa tersebut, misalnya soal listrik dan jaringan telepon seluler yang tidak dimiliki puluhan desa lagi,” ungkapnya.

Pemerintah kabupaten Sikka, tambah Valens, telah dua kali mengadakan pelatihan pengelolaan dan laporan keuangan desa dengan menggunakan sistem Siskeudes (Sistim Keuangan Desa). Namun pelatihan ini masih belum efektif, sehingga akan sering dilakukan, agar segenap perangkat desa bisa memahami dan mempergunakan sistem ini.

“Ini juga menjadi catatan ke depan, agar masyarakat jangan memilih kepala desa dan pengangkatan perangkat desa yang tidak mahir menggunakan komputer dan sistem online, sebab tentunya akan menjadi kendala nantinya,” pesannya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten Sikka, Robertus Ray, menambahkan, dari 147 desa yang ada di kabupaten Sikka, masih ada sekitar 20 desa yang belum memiliki jaringan listrik dan telepon seluler, sehingga ini juga menjadi salah satu kendala.

“Kalau soal listrik masih bisa diatasi dengan penggunaaan generator, namun soal sinyal telepon seluler yang masih belum ada. Kami sudah meminta, agar setelah mengetik laporan, maka aparat desa akan bergerak ke tempat yang ada sinyalnya dan jaringan internet untuk mengirim data melalui online,” terangnya.

Robert, sapaannya, juga mengakui, pemahaman perangkat desa soal pengelolaan keuangan dan proses pelaporannya secara online dalam Siskeudes masih terus ditingkatkan lewat bimbingan teknis dan aneka pelatihan.

Staf pemerintahan desa juga akan terus melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan adanya peningkatan kinerja pengelolaan adiminstrasi dan keuangan.

“Mau tidak mau, kita harus kerja keras membina dan mengawasi perangkat desa, agar pelaporan pengelolaan keuangan ke dalam Siskeudes bisa sesuai, agar dalam audit BPK RI tidak ditemukan masalah dan bisa meraih opini WTP kembali,” pungkasnya.