GNPF Temui Wagub Sumbar Bahas Masalah Umat

PADANG — Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur, membicarakan seputar kondisi masyarakat di Sumatera Barat yang sempat resah.

Ketua GNPF MUI Sumatera Barat, Jel Fathullah, mengatakan ada lima persoalan yang menggelisahkan sebagian masyarakat seperti pelarangan cadar di IAIN Bukittinggi hingga polemik geothermal Kabupaten Solok.

Selain itu, GNPF MUI juga meminta keterangan situasi tentang proses hukum terhadap Sukmawati Soekarnoputri yang dinilai melecehkan Islam. “Memang banyak hal yang kita bicarakan termasuk itu pembangunan hotel di bekas penertiban bangunan masyarakat oleh PT. KAI di Stasiun Bukittinggi, dan persoalan investasi di Mentawai,” katanya, Senin (9/4/2018).

Menurutnya, persoalan-persoalan yang ada saat ini perlu segera diselesaikan dan jangan hanya didiamkan dan diabaikan. Karena masyarakat itu butuh penjelasan dan langkah yang jelas dari pemerintah, supaya kegelisahan yang terjadi bisa hilang di kalangan masyarakat.

“Kami melihat persoalan yang demikian harus diselesaikan. Belum lagi tentang Sukmawati Soekarnoputri yang baru-baru ini menggemparkan umat muslim di Tanah Air. Sumatera Barat tentunya ikut merasa tidak nyaman dengan hal yang demikian,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, mengatakan akan mengkaji satu per satu persoalan yang ada, dan menggali informasi terkini kepada para pihak terkait.

Ia berharap, dengan duduk bersama, segala persoalan yang ada bisa terselesaikan dengan cara yang baik. “Karakter kita orang Minang ini adalah musyawarah mufakat. Kami di pemerintah tentu saja berharap kita menyatukan pandangan dalam segala hal, dan duduk bersama dalam menyelesaikan persoalan,” kata Nasrul.