Pemerintah Minta Perbankan Sentuh Petani Karet

PALEMBANG – Pemerintah meminta kalangan perbankan yang beroperasi di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) menyentuh kalangan petani karet. Hal itu dikarenakan, terdapat potensi yang cukup tinggi di Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB).

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Sumsel Rudi Arpian mengatakan, perbankan diminta untuk menghimpun dana (funding) maupun menyalurkan pembiayaan ke petani karet. Hal itu tidak terlepas dari fakta transaksi petani karet yang telah berkelompok bisa mencapai ratusan juta setiap minggunya.

“Transaksi UPPB bisa mencapai Rp500 juta per minggu, sementara pembayarannya selalu dengan tunai. Artinya potensi cukup besar,” kata Rudi, Sabtu (17/3/2018).

Menurut Rudi, kehadiran perbankan bisa memberikan manfaat dari segi keamanan. Selama ini petani menyimpan uang hasil menjual karet dalam bentuk tunai. Padahal aksi perampokan setelah transaksi jual beli karet kerap terjadi. Perbankan bisa masuk ke petani melalui agen atau laku pandai yang ditempatkan di kawasan petani karet.

Kehadiran bank ke petani karet diarahkan juga untuk menyalurkan permodalan. “Modal buat petani karet, karena lalu lintas uang petani lancar,” tambahnya.

Pemerintah telah berkoordinasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) supaya menjajaki peluang intermediasi di kelompok petani karet. “BRI mau mapping dulu karena terdapat 152 UPPB yang tersebar di beberapa kabupaten,” ujar dia.

Sementara itu pertumbuhan kredit perbankan di Sumatera Selatan melambat sepanjang 2017 karena dipengaruhi pelemahan daya beli masyarakat. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumsel Rudy Hairudin mengatakan, penyaluran kredit perbankan hanya naik berkisar 8 persen dari proyeksi awal 10-12 persen.