Pemerintah Diminta Terapkan Pricing Policy Beras
JAKARTA – Pemerintah Indonesia harus menerapkan kebijakan harga atau pricing policy yang tepat terhadap produk beras. Hal tersebut dibutuhkan agar saat panen raya nanti, petani tidak dihadapkan pada persoalan penurunan harga yang dapat merugikan.
Ekonom senior Rizal Ramli menyebut, kebijakan tersebut dibutuhkan karena beras merupakan produk pangan utama masyarakat Indonesia. “Jadi ketika musim panen tiba, petani tidak akan berhadapan dengan penurunan harga yang membuat petani rugi,” ujar Rizal Ramli, Jumat (23/2/2018).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu menyebut pertanian di Indonesia kalah dengan negara-negara di Asia Timur serta Asia Tenggara seperti Korea, Jepang, Malaysia dan Thailand. Hal itu dikarenakan, negara-negara tersebut menerapkan kebijakan pro petani.
Mereka menerapkan pricing policy dan fokus dengan kebijakan harga agar para petani tetap untung saat musim panen tiba. “Selain pemerintahan negara-negara itu mengurusi soal-soal teknis seperti irigasi, bibit, maupun pupuk, mereka juga memikirkan bagaimana para petani itu untung,” tandasnya.
Karenanya, untuk memajukan sektor pertanian di dalam negeri, pemerintah disebutnya, harus memastikan para petani mendapatkan untung saat panen raya. Hal itu agar petani di Indonesia menjadi makmur dan memiliki daya beli yang lebih besar. Dampaknya adalah, industri pertanian di Indonesia akan lebih maju.
Selain itu ia meminta pemerintah untuk membangun sawah baru seluas dua juta hektare. “Bangun sawah baru itu di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, sebagian Sumatera, dan Membramo di Papua yang tanahnya sangat subur. Kalau 2 juta hektar, kita bisa bangun dalam kurun waktu tiga tahun,” sebutnya.
Apabila langkah tersebut dikerjakan, maka Indonesia bisa mendapatkan surplus beras sekira 8 juta ton gabah. Sehingga ketika terjadi gangguan cuaca seperti elnino yang menyebabkan produksi menurun tiga juta ton, maka nilai surplus masih tetap ada dan mencapai lima juta ton.
Surplus 5 juta ton itu bisa dijadikan kekuatan diplomasi oleh Indonesia untuk negara-negara lain. “Kita bisa bantu negara-negara lain yang sedang membutuhkan dengan diplomasi pangan. Kalau kita kasih pinjam beras yang kita hasilkan, Indonesia bisa disegani,” pungkasnya. (Ant)