KPK Periksa Sejumlah Saksi Kasus Dugaan Suap APBD Jambi

JAKARTA – Penyidik KPK kembali memanggil dan memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap atau gratifikasi pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, Tahun Anggaran (TA) 2018. Salah satunya, Chalik Suleiman Ari Tonang.

Yang bersangkutan diperiksa penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Arfan, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi wartawan di Gedung KPK, Rabu (7/2/2018), menjelaskan, bahwa Ali Tonang termasuk salah satu orang yang dicekal atau dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK, karena diduga sebagai pengusaha yang memberikan sejumlah uang terkait suap APBD Jambi bersama sejumlah pengusaha lainnya.

KPK telah mengirimkan sejumlah nama-nama saksi maupun tersangka kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia. Mereka diduga ikut terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus dugaan suap APBD Jambi.

Febri Diansyah juga menjelaskan, bahwa Ali Tonang dan beberapa orang lainnya secara resmi telah dicekal atau dicegah ke luar negeri sejak 8 Desember 2017. Lama masa pencekalan minimal 6 bulan, terhitung setelah penetapan tanggal diterbitkannya surat resmi dari pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham.

Hingga saat ini, penyidik KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan suap APBD Provinsi Jambi, masing-masing adalah Zumi Zola (Gubernur Provinsi Jambi), Arfan (Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi), Erwan Malik (Plt Sekda Provinsi Jambi), Saifudin (Asisten Daerah III Provinsi Jambi).

Meskipun Gubernur Jambi, Zumi Zola, secara resmi telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga saat ini penyidik KPK belum menahannya. Penahanan tersebut menurut rencana akan segera dilakukan setelah Zumi Zola menjalani pemeriksaan pertama dalam kapasitasnya sebagai tersangka di Gedug KPK Jakarta.