DK PBB Pertimbangkan Gencatan Senjata 30 Hari di Suriah
NEW YORK – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mempertimbangkan permintaan gencatan senjata selama 30 hari di Suriah. Gencana senjata diajukan guna memungkinkan pengiriman bantuan dan evakuasi warga yang sakit dan terluka.
Sebuah resolusi, yang disusun oleh Swedia dan Kuwait diedarkan kepada 15 anggota DK PBB pada Jumat (9/2/2018). Diperlukan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto dari Rusia, China, Amerika Serikat, Inggris atau Prancis agar resolusi tersebut dapat dijalankan.
PBB menyeru untuk melakukan gencatan senjata demi kemanusiaan segera di Suriah. Seruan gencatan senjata setidaknya selama sebulan tersebut didukung oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Namun, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan permintaan tersebut tidak realistis. “Kami ingin melihat gencatan senjata, akhir perang di Suriah, tapi para teroris, saya tidak yakin mereka sepakat,” tandas Nebenzia.
Sekutu Suriah, Rusia, telah memberikan 11 veto tentang kemungkinan tindakan Dewan Keamanan di Suriah sejak perang sipil dimulai pada 2011 lalu. Perang sipil tersebut tidak terlepas dari agenda untuk melindungi pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Rancangan resolusi PBB tersebut juga meminta semua pihak untuk segera mencabut kebijakan pengepungan daerah-daerah penduduk, termasuk di Ghouta Timur, Yarmouk, Foua dan Kefraya. Para diplomat di dewan diharapkan untuk membahas teks tersebut pada Senin (12/2/2018).
Tidak segera jelas kapan atau apakah Swedia dan Kuwait akan mengajukan rancangan resolusi tersebut untuk diputuskan. Diplomasi tidak membuat kemajuan dalam mengakhiri perang di wilayah tersebut, yang sekarang ini mendekati tahun kedelapan. Perang di Suriah telah menewaskan ratusan ribu orang dan memaksa setengah dari 23 juta populasi Suriah mengungsi dari rumah mereka. Jutaan orang dipaksa pergi sebagai pengungsi.
Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan mitranya Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis dini hari (8/2/2018), melalui telepon, sepakat untuk menyelenggarakan pertemuan puncak berikutnya antara Turki, Rusia dan Iran soal Suriah di Istanbul.
Dalam pembicaraan telepon itu, kedua pemimpin membahas krisis Suriah, termasuk perkembangan terbaru di wilayah Idlib dan Afrin. Presiden Rusia dan Presiden Turki juga bertukar pandangan soal proses Astana. Erdogan dan Putin setuju untuk mempercepat pembentukan titik-titik pengamatan yang baru di zona-zona penurunan ketegangan di Idlib.
Erdogan juga memaparkan kepada Putin soal Operasi Ranting Zaitun di wilayah barat laut Suriah, Afrin, yang diluncurkan oleh militer Turki pada 20 Januari. Pertemuan puncak lalu soal Suriah berlangsung di kota Laut Hitam Rusia, Sochi, pada 22 November 2017 dan dihadiri oleh presiden Turki, Rusia dan Iran. (Ant)