Pro Demokrasi Thailand Protes Penundaan Pemilihan Umum

BANGKOK – Keputusan Pemerintah Thailand menunda pelaksanaan pemilihan umum diprotes. Para pegiat pro demokrasi di negara tersebut bersama dengan lebih 100 orang pendukungnya berkumpul pada Sabtu (27/1/2018) untuk menggelar aksi protes. 

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha telah mengatakan pemilihan umum akan berlangsung pada November 2018. Jadwal tersebut telah berkali-kali ditunda sejak militer mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada 2014 lalu.

Protes yang digelar merupakan reaksi atas keputusan yang dibuat para anggota parlemen pada pekan ini untuk mengubah undang-undang pemilihan. Upaya pengubahan tersebut diyakini memiliki konsekuensi pemunduran jadwal pemilihan menjadi Januari atau Februari tahun depan.

Para pengamat dan pengeritik mengatakan langkah tersebut bisa jadi sebuah cara junta yang berkuasa untuk tetap berkuasa. Aksi demontrasi untuk memprotes keputusan pemerintah militer negara tersebut selama ini jarang terjadi.

“Kami berkumpul di sini hari ini untuk menuntut pemilihan dilaksanakan tahun ini, pada November, seperti Jenderal Prayuth Chan-ocha telah janjikan,” kata pegiat terkenal di Thailand Rangsiman Rome kepada kerumunan pengunjuk rasa yang meneriakkan bahwa mereka ingin memberikan suara.

Rangsiman dan Sirawith Seritiwat, pemimpin pegiat lainnya, mengancam akan menyelenggarakan protes-protes bulan depan. Aksi akan digelar jika pemerintah tidak segera mengeluarkan pernyataan bahwa pemilu tetap akan digelar November tahun ini. “Pada 10 Februari, jika junta mengatakan pemilihan tidak akan berlangsung pada November tahun ini, kami akan berkumpul di Monumen Demokrasi,” kata Sirawith. (Ant)