Pemprov DKI Kaji Rusunawa untuk Warga Penghasilan di Bawah UMP

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Salahudin Uno, mengatakan masyarakat yang memiliki hasil pendapatan di bawah upah minimum provinsi (UMP), kemungkinan tidak bisa membeli rumah dengan skema uang muka dengan down payment (DP) Rp0. 

Sandi pun akan memikirkan cara lain supaya masyarakat DKI yang berpenghasilkan UMP bisa memiliki rumah. Dia juga meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI untuk memberikan opsi lain.

“Mereka kelihatannya tidak bisa masuk skema rumah DP Rp0, karena pendapatannya di bawah UMP. Di situ mungkin intervensi pemerintah untuk memberikan opsi lain,” ucap Sandiaga di Bakai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018).

Saat ini, opsi lain yang sedang dia pikirkan untuk masyarakat Jakarta yang penghasilannya di bawah UMP adalah dengan membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Warga nantinya bisa menyewa dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu, rusun tersebut bisa menjadi hak milik yang bersangkutan.

“Dulu, terpikirkan opsinya dibuatkan rusunawa. Jadi, mereka menyewa di situ, tetapi konsepnya menyewanya itu mungkin menyewa yang jangka panjang sekali sehingga pada saat di ujung penyewaannya, mereka memiliki opsi rusun tersebut dengan beberapa skema,” ucapnya.

Selain itu, dia juga mengatakan, beberapa warga Ciracas, Jakarta Timur yang tidak bisa masuk ke skema rumah DP 0 persen karena pendapatannya di bawah UMP.

Dinas Perhubungan Rakyat dan kawasan Permukiman DKI Jakarta, saat ini tengah mengkaji dan menghitung skema yang tepat  untuk merealisasikan program tersebut.

“Teman-teman itu lagi bikin dan kadis dinas perumahan juga mengajukan itu,” bebernya.

Sebelumnya, Gubernur DKI, Anies Baswedan, mengakui ada warga yang tidak bisa memiliki hunian DP 0 persen. Anies masih memikirkan cara agar warga bisa menyewakan terlebih dahulu sebelum menjadi hak miliknya.

Selain itu, Pemprov DKI tengah mengjkalkulasi kebijakan tersebut. Misalnya, durasi penyewaan hingga akhirnya menjadi hak milik.