Mutasi Kepsek, Dikbud NTB Bantah Bermuatan Politis

MATARAM — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Muh. Suruji membantah, adanya anggapan kalau mutasi puluhan Kepala Sekolah (Kepsek) SMA, SMK dan SLB yang dilakukan bermuatan politis.

“Tidak apa-apa, siapa yanng boleh melarang orang beranggapan mutasi tersebut bermuatan politis. Kalau ada orang yang menganggap wartawan tidak fair memberitakan juga tidak ada masalah kan, namanya juga menganggap,” kata Suruji dengan nada kesal di Mataram, Kamis (11/1/2018).

Suruji pun menegaskan, silahkan saja tanya yang lain, jangan dirinya. Kalau dia yang ditanya,nanti ada angapan bahwa dia tidak jujur, tidak terbuka.

Menurut dia Kepsek baru yang diangkat telah bersertifikat kepala sekolah, lulus tes calon kepala sekolah, lulus tes Diklat.

“Yang dua periode, delapan tahun lebih jadi Kepsek, tidak ada satu pun yang tersisa. Kecuali tiga kepala SLB yang belum ada penggantinya, karena gurunya saja tidak ada. Ketiga sekolah itu masing-masing, SLB Peraya, Taliwang, Kota Bima, kalau ada yang mau ganti nanti kita usulkan,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB melakukan rotasi terhadap 217 orang guru dan Kepsek SMA/SMK dan SLB se-NTB. Dari 217 tersebut terdiri dari 153 Kepsek SMA/SMK dan SLB yang merupakan promosi dan rotasi biasa, serta 64 orang Kepsek yang dikembalilan menjadi guru biasa.

Karena sebelumnya sudah menjabat sebagai Kepsek dua periode berturut-turut yaitu dua kali empat tahun sebagaimana yang diatur dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010.

Mutasi besar-besaran tersebut dinilai banyak kalangan bermuatan politis, mengingat dilakukan di tahun politis, saat Pemilukada dilangsungkan.