JAKARTA — Pengamat politik, Hanta Yudha menyebutkan, dalam pemilihan umum, baik memilih kepala daerah hingga presiden, pemilih dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yakni rasional, psikologis dan sosiologis.
“Pemilih rasional itu referensi utamanya rekam jejak, misi serta visinya. Itu ada banyak sekali jumlahnya,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Institute, Hanta Yudha saat menjadi pembicara diskusi publik dengan tema ‘Refleksi Tahun 2017 Dalam Menghadapi Tahun Politik 2018’ yang digelar Pengurus Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) di Jakarta Selatan, Sabtu (6/1/2018).
Lebih lanjut, alumni Jurusan Ilmu Pemerintahan (sekarang Jurusan Politik dan Pemerintahan) FISIPOL UGM itu menerangkan, pemilih psikologis adalah memilih karena dia tegas, santun, serta ramah.
“Adapun pemilih sosiologis adalah memilih karena identitas yang sama secara politik, memilih karena agamanya yang sama, memilih karena daerahnya yang sama, memilih karena etnisnya sama, dan itu ada dan boleh dan saya setuju,” terang Hanta.
Menurut Hanta, kalau partai di daerah X, harus tahu berapa pemilih rasional, berapa pemilih psikologis dan berapa pemilih sosiologisnya.
“Kemudian, treatmentnya berbeda-beda, strateginya juga berbeda. Kita uji satu-satu, kemudian kita kondisikan semua itu,” ungkapnya.
Hanta menyampaikan, yang tidak boleh itu adalah intimidasi orang agar jangan memilih yang tidak sesuai dan berbeda.
“Itu yang tidak dikehendaki dalam demokrasi kita,” Hanta mengingatkan.
Pointnya adalah selain positif compaign, ada juga negatif compaign.
“Negatif compaign itu boleh. Misalnya, orang mengingatkan karena ada pejabat yang baru beberapa tahun menjabat jadi walikota, kemudian menjadi gubernur. Boleh apa tidak? Boleh itu,” tuturnya.
“Yang tidak boleh itu black compaign. Basisnya adalah fitnah, tidak ada datanya, itu melanggar hukum. Tapi kalau ada datanya, itu boleh-boleh saja. Itu koridor kita dalam berdemokrasi,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan, dalam Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, ada yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, aspek penyelenggara yang netral dan profesional. Itu harga mati.
Kemudian, kedua, tim pemenangnya harus dewasa, siap menang dan siap kalah.
“Jangan main ancam, kalau kalah akan saya bakar,” sebutnya.
Ketiga, faktor pemilih, memilih jangan faktor karena uang, karena intimidasi, jangan melarang-larang orang memilih karena itu melanggar hukum.
“Yang tidak boleh itu melarang-larang orang. saya kira pemilih kita semakin cerdas, jadi semakin rasional semakin bagus,” jelasnya.
Keempat, regulasi, kalau ada sanksi pelanggaran harus ditegakkan. Kelima, aparatur negara harus netral dan berdiri di semua partai yang sedang bertarung.
“Kalau semua itu dilakukan, saya optimis demokrasi kita secara kultural akan semakin baik, dan secara subtansional akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang terbaik,” tegasnya.