Filipina Mulai Bahas Peralihan Sistem Pemerintahan ke Federal

MANILA – Parlemen Filipina memulai pembahasan rencana perubahan undang-undang dasar negara. Amandemen tersebut menjadi bagian dari rencana untuk mengubah sistem pemerintahan terpusat menjadi federal.

Dalam perubahan tersebut juga memunculkan ketentuan perpanjangan masa kepresidenan menjadi maksimal dua masa bakti. Perubahan menuju sistem federal adalah salah satu janji Presiden Rodrigo Duterte pada masa kampanyenha. Hal tersebut mempertimbangkan banyak provinsi pinggiran di Filipina terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena diabaikan oleh pemerintah pusat di Manila.

Koalisi pemerintahan Duterte, yang kini menguasai parlemen, mengusulkan konstitusi baru. Undang-undang dasar yang baru diklaim akan memperkuat kewenangan lembaga legislatif, memperluas otonomi fiskal provinsi, dan menunjuk perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, serta memilih presiden secara terpisah.

Mereka berencana untuk menyepakati amandemen konstitusi yang sudah berusia 30 tahun itu pada akhir tahun ini. Dan setelahnya akan digelar referendum pada Mei 2019.

kepala tim kerja amandemen undang-undang dasar Roger Mercado mengatakan, bahwa majelis rendah sudah siap untuk menggelar voting. Majelis rendah menyetujui resolusi menggabungkan dua kamar majelis menjadi satu dewan konstituante.

“Kami tidak ingin membuang waktu dan uang rakyat. Mari lanjutkan rencana dan gabungkan (dua kamar majelis),” kata Mercado dalam rapat dengar pendapat pada Selasa (16/1/2018).

Menurut Mercado, usulan alternatif untuk membentuk konvensi kontitusi khusus akan menghabiskan anggaran sebesar 218 juta dolar AS. Sementara itu, para senator di majelis atas menolak penggabungan kedua kamar parlemen, karena akan membuat 24 orang senator, yang normalnya punya kewenangan besar, menjadi tidak relevan dalam proses perubahan undang-undang dasar.

Pada Senin, Senator Panfilo Lacson mendesak sesama anggota majelis atas untuk membentuk dewan konstituante sendiri. Rencana perubahan konstitusi di Filipina adalah isu yang hangat dibicarakan publik. Banyak pengamat menuding anggota parlemen hanya berupaya untuk memperpanjang masa jabatan mereka dan memberi jalan bagi Duterte untuk tetap berkuasa setelah berakhirnya masa kepresidenan pada 2022.

Para opisisi mengatakan, bahwa proses ini berpotensi mengulangi era diktator Ferdinand Marcos pada tahun 1970an. Mereka terganggu oleh pernyataan Duterte yang mengaku kagum kepada Marcos dan juga karakter yang sama dari sang presiden.

Pihak oposisi mengatakan bahwa konstitusi tahun 1987 disahkan untuk mencegah diktator seperti Marcos kembali berkuasa. Duterte sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak berambisi untuk kembali menjadi presiden, bahkan kalau bisa pensiun dini. Parlemen belum memutuskan model federal yang akan diterapkan. Namun, Duterte pernah mengatakan condong pada sistem mirip Prancis. (Ant)