APBD Balikpapan 2018, Fokus Tangani Banjir

BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan menyebutkan, sebagian besar anggaran APBD Kota tahun 2018 dialokasikan untuk penanganan bencana banjir, sesuai dengan program pemerintah. Tahun ini pekerjaan rumah tahun 2017 yang belum terselesaikan dalam penanggulangan banjir diselesaikan secara bertahap.

Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengungkapkan, penanganan banjir di kawasan Beller Sungai Ampal yang telah berlarut-larut dalam proses pembebasan lahan itu, diharapkan 2018 ini dapat selesai, dari mulai kawasan Balikpapan baru hingga jembatan Dam.

“Kalau persoalan pembebasan lahan klir berarti pelebaran bisa dilaksanakan sampai jembatan. Angka pembebasan lahan saja Rp15 miliar seingat saya. Kita belum bisa alokasikan fisik kalau lahan belum selesai,” jelasnya Rabu (3/1/2018).

Ia menilai, kendala pembebasan lahan terjadi karena adanya bangunan seperti gedung, jalan, dan drainase. Karena itu pihaknya kembali meminta kerjasama dan dukungan masyarakat dalam pembebasan lahan.

“Dalam pembebasan lahan semua harus bersinergi kalau pemerintah punya program didukung. Ya legowolah kan kepentingan bersama. Nanti kalau banjir, DPRD, wali kota dihajar lagi. Begitu turun nanti disangka pencitraan,” tandasnya.

Persoalan banjir yang menjadi langganan di kawasan Sungai Ampal itu menjadi prioritas karena daerah tersebut titik terparah lokasi banjir. Sehingga pemerintah kota dan DPRD telah sepakat bahwa untuk 2018 dana APBD sebagian besar dialokasikan untuk penanganan banjir Balikpapan.

Abdulloh menyebutkan, anggaran penanganan banjir Balikpapan pada 2018 sebesar Rp300 miliar. Namun dana tersebut tidak seluruhnya pada satu kegiatan karena tersebar di sejumlah bidang dan dinas.

“Aspirasi reses anggota dewan yang diimplementasikan di APBD juga bagian dari dana penanggulangan banjir,” sebutnya.

Kendati demikian, khusus untuk dana aspirasi direalisasikan dalam bentuk kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum seperti perbaikan jalan, drainase dan bentuk fisik lainnya. Tidak langsung dapat direalisasikan saat itu, melainkan harus direncanakan dan masuk dalam pembahasan APBD berikutnya.

“Yang saya tahu semua infrastruktur di PU Rp300 miliar. Reses itu jangan dikira bukan penanganan banjir lho. Membangun dan memperbaiki drainase di lingkungan terdekat itu penanganan banjir,” tutupnya.