Tingkatkan Holtikultura, Distan NTB Diminta Maksimalkan RTH

MATARAM – Guna terus berupaya meningkatkan nilai produksi tanaman pertanian holtikultura, Dinas Pertanian NTB diminta bisa memaksimalkan sejumlah lahan ruang terbuka hijau (RTH) yang terdapat di NTB, termasuk mendorong pemanfaatan dan pengolahan lahan pertanian lain oleh petani terutama di lahan-lahan produktif.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, menanggapi berita Badan Pusat Statistik (BPS) NTB tentang Nilai Tukar Pertanian (NTP) khusus tanaman holtikultura yang masih rendah di bawah 100 persen.

“Berbicara masalah lahan produktif, kita memiliki banyak sekali di NTB, mulai dari RTH termasuk lahan produktif lain milik petani seperti di kawasan Sembalun Kabupaten Lombok Timur, tinggal dimaksimalkan saja, pengelolaan dan pemanfaatannya,” kata Amin di Mataram, Senin (6/11/2017).

Sembalun, misalnya termasuk lahan produktif penghasil bawang putih aneka sayuran yang kalau dikelola maksimal bernilai ekonomis tinggi.

Apalagi pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian sangat memberikan perhatian besar terhadap sektor pertanian, baik dari sisi regulasi maupun penganggaran yang diharapkan dampaknya bisa dirasakan langsung mendukung perekonomian masyarakat, terutama masyarakat pedesaan.

“Tinggal bagaimana Dinas Pertanian diharapkan intensif menangani, supaya ada peningkatan dari sisi teknologi, strategi produksi dan tata niaga,” harapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB, Husnul Fauzi mengatakan, untuk mendorong peningkatan nilai produksi dan nilai jual sejumlah hasil tanaman pertanian di NTB seperti cabai dan bawang putih diperlukan kebijakan khusus dari pemerintah pusat melalui pengaturan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Karena itulah, pihaknya telah bersurat kepada Presiden Jokowi dan mengharapkan, supaya usulan HPP untuk cabai dan bawang yang diusulkan Pemprov NTB bisa direspon dan ditindaklanjuti pemerintah pusat.

“Dengan adanya HPP, masyarakat petani cabai dan bawang bisa terhindar dari praktik curang para spekulan dan meminimalisir kerugian,” kata Fauzi.

Menurutnya, usulan HPP bagi komoditas hasil pertanian cabai rawit sebenarnya telah diusulkan sejak Agustus 2017, mengingat kondisi harga kedua komoditas tersebut kerap tidak menentu dan merugikan petani, khususnya cabai.

Cabai saja saat ini harganya anjlok, satu kilo cabai rawit basah hanya mencapai Rp4.000 per kilo, jauh sekali dari harga sebelumnya yang sempat mencapai harga tertinggi yaitu Rp10.000 sampai Rp15.000 per kilo, karena kelangkaan.

“Sekarang malah harganya anjlok karena over produksi akibat hasil panen melimpah,” katanya.

Ditambahkan, dalam surat pengajuan HPP yang diusulkan Pemprov NTB kepada Presiden antara lain Rp16.500 untuk cabai rawit, Rp19.500 cabai keriting. Sementara bawang merah Rp22.500 per kilo dan bawang putih Rp32.000.