Tangani Banjir, Balikpapan Perlu Biaya Ratusan Miliar

BALIKPAPAN — Menangani persoalan banjir, Pemerintah Kota Balikpapan membutuhkan dana ratusan miliar pada tahun 2018 mendatang. Dana tersebut digunakan untuk normalisasi sungai Ampal, pengerukan drainase, pengerukan bendali, pembebasan lahan dan pengadaan escavator.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tara Alorante mengatakan, 2018 penanggulangan banjir masih menjadi prioritas dan dana yang diperlukan tak sedikit. Usulan anggaran penanggulangan banjir masuk RAPBD 2018.

“Ya semua termasuk pengerukan, pengadaan eksvator amphibi, pembebasan lahan. Ya sekitar itu lah anggarannya (ratusan miliar),” ucapnya di Balikpapan, Jumat (10/11/2017).

Baca juga: Kawasan Langganan Banjir, Pemerintah Kota Perbaiki Jalan Manunggal

Pihaknya tidak dapat merinci apa saja yang akan disetujui dalam usulan anggaran itu karena hingga kini masih dalam pembahasan.

“Nanti kalau saya ngomong keluar tapi tidak keluarkan repot. Mana-mana saja yang disetujui nantilah, sekarang masih dibahas,” katanya.

Menurutnya, dalam penanggulangan banjir selama ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya melakukan ‘crossing’ jalan guna mengurangi genangan air.

“Jadi aliran-aliran air yang menuju jalan Sudirman meluap keluar karena crossing di bawah sudah tidak cukup maka kita buka,” pungkasnya.

Baca juga: 30 Kabupaten dan Kota di Jateng Rawan Banjir

Tara menyebutkan identifikasi titik-titik banjir di lima kecamatan telah dilakukan khususnya yang selama ini dikeluhkan warga.

“Ada 60 titik banjir, genangan dan itu sudah diinventarisir PU. Yang jadi perioritas kami genang-genangan dari Barat-Timur,” pungkasnya.

Sebelumnya pada paripurna pemerintah kota menyampaikan belanja daerah dalam RAPBD 2018 sebesar Rp2,10 triliun.

Wali kota Rizal Effendi mengatakan belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dengan jumlah Rp776,07 miliar dan belanja langsung direncanakan Rp1,326 triliun.

Baca juga: Sejumlah Kabupaten NTB Diminta Waspada Banjir dan Longsor

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai Rp712,68 miliar, subsidi Rp800 juta, hibah Rp55 miliar, bantuan sosial Rp1,5 miliar dan bantuan keuangan untuk parpol diperikirakan sama dengan tahun lalu Rp1,08 miliar, serta belanja tidak terduga Rp5 milar.

“Pada bidang infrastruktur perioritas diarahkan pada program dan kegiatan wajib antara lain kegiatan dalam rangka penanganan dan pengendalian banjir serta penanggulangan bencana, kegiatan pemeliharaan infrastruktur kota, sungai Ampal,” imbuhnya.