She-box Kini Bisa Digunakan Pekerja Swasta di India

MUMBAI – India menyiapan sebuah laman di internet sebagai sarana untuk pelaporan kasus pelecehan seksual oleh para perempuan-perempuan pekerja di sektor swasta. Laman yang diluncurkan pemerintah India tersebut selama ini hanya terbatas digunakan oleh pegawai pemerintah.

Kebijakan tersebut dinilai positif, di tengah upaya global untuk menumpas kejadian pelecehan seksual di tempat kerja. Namun para aktivis di Negara tersebut mengabaikan perubahan yang dilakukan dengan menilai, bahwa laman tidak akan dapat membasmi diskrimasi berdasarkan jenis kelamin di tempat kerja.

“Ini merupakan langkah proaktif yang diambil oleh kementerian setelah kampanye MeToo di media sosial seluruh dunia. Pemerintah bertekad kuat untuk mencipatkan lingkungan aman dan adil bagi para perempuan yang bekerja,” kata Menteri Urusan Perempuan dan Perkembangan Anak-anak India, Maneka Gandhi, Jumat (10/11/2017).

Laman yang disiapkan untuk pelaporan tersebut bernama SHe-box atau sexual harrasment e-box. Laman tersebut sudah diluncurkan tahun ini dan ditujukan bagi para perempuan yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan agar mereka dapat melaporkan keluhan atau pelecehan seksual di tempat kerja. Sekarang, laman itu juga bisa digunakan untuk para perempuan yang bekerja di perusahaan swasta.

Bulan lalu, puluhan ribu perempuan di seluruh dunia menggunakan tagar #metoo (#sayajuga) dalam menceritakan pengalaman mereka mengalami pelecehan atau serangan seksual setelah produser film Harvey Weinstein dihujani tuduhan melakukan perilaku tidak senonoh. Skandal seperti itu juga terungkap di kalangan lainnya, termasuk parlemen Inggris, industri busana global dan sektor perfilman India.

India pada 2013 mengesahkan undang-undang yang menangani pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat kerja. Para pemilik perusahaan diwajibkan membentuk dewan penerima keluhan untuk menyelidiki semua laporan pelecehan seksual. “Sejak SHe-box diluncurkan pada Juli tahun ini, jumlah laporan yang masuk mencapai hampir 350,” ungkap Gandhi.

Laporan yang diterima kemudian disampaikan kepada komite pelaporan internal perusahaan. Kementerian, juga pelapor, bisa memantau perkembangan penyelidikan. “Keluhan yang dilaporkan biasanya berkisar pada humor-humor bernada cabul, intimidasi serta promosi yang terjegal setelah perilaku senonoh ditentang,” pungkas Gandhi. (Ant)