Saatnya Lebih Peduli Petani

OLEH NAZIL MUHSININ

Baru-baru ini, di hadapan anak-anak bangsa dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda, Presiden Jokowi mengimbau generasi muda untuk bersedia menjadi petani. Imbauan tersebut sangat relevan dan urgen, karena jumlah petani di negeri ini terus menyusut.

Merujuk data yang pernah dipublikasikan Badan Pusat Statistik, selama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (10 tahun) sekitar 5,1 juta petani Indonesia telah hilang. Penyebabnya adalah penghasilan petani sangat rendah dan bahkan sering merugi akibat serangan hama, berbagai bencana seperti banjir bandang, makin rusaknya infrastruktur pertanian dan buruknya sistem pemasaran hasil-hasil pertanian di negeri ini.

Data tersebut menggambarkan betapa proses hilangnya petani kita terus berlangsung sejak masa-masa awal hingga berakhirnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Inilah problem besar bagi pemerintahan Jokowi, karena proses hilangnya petani tampaknya akan terus berlangsung, entah sampai kapan.

Jika dicermati, isu pertanian selalu menghangat dalam siklus lima tahunan, yakni pada tahun politik atau setiap menjelang pergantian kepemimpinan nasional. Kenapa bisa begitu? Jawabannya, karena petani yang berjumlah besar di negeri ini sering dijadikan aset politik andalan oleh parpol yang hendak berlaga merebut dan mempertahankan kekuasaan. Konkretnya, jika petani bisa digaet untuk mendukung parpol maka parpol tersebut berpotensi menang pemilu.

Dengan kata lain, parpol yang mendapat dukungan petani berpotensi menjadi pemenang pemilu, maka harus memperlihatkan keseriusan menangani masalah pertanian sebagai kampanye politiknya.

Begitulah faktanya, parpol yang menang pemilu lazimnya parpol yang didukung kalangan petani. Itulah sebabnya, jika dalam pemilu terakhir lalu Partai Demokrat mengalami kemerosotan perolehan suara yang signifikan, antara lain karena tidak mendapat dukungan petani. Dalam hal ini, selama 10 tahun banyak petani menderita karena rusaknya infrastruktur pertanian tidak segera diperbaiki dan merajalelanya impor produk-produk pertanian yang terbukti beraroma korupsi.

Persawahan Menyusut

Jika petani sudah hilang, pasti akan sulit mencarinya, karena sawahnya juga ikut hilang. Kalimat tersebut sangat populer sebagai sindiran di kalangan petani. Maksudnya, rakyat bisa disebut sebagai petani kalau masih menggarap sawah. Jika sudah tidak menggarap sawah maka sebutannya sebagai petani akan hilang dengan sendirinya.

Dalam hal ini, jika petani hilang, nasib sawahnya bisa saja tidak ikut hilang karena digarap orang lain yang menyewanya atau membelinya, atau ikut hilang karena diubah menjadi perkampungan baru dan lain sebagainya.

Di banyak daerah, banyak kawasan persawahan menyusut atau telah berubah menjadi kawasan hunian dan pusat-pusat keramaian baru. Biasanya, kawasan persawahan sangat cepat hilang jika pemerintah daerah membangun jalan lingkar. Keberadaan jalan lingkar yang lazimnya melintang melewati kawasan pertanian segera merangsang banyak orang untuk membeli dan menjual sawah dengan harga yang umumnya melonjak tajam.

Jika dicermati lebih seksama, sawah-sawah yang dijual oleh petani kebanyakan segera dikapling-kapling untuk membangun perumahan dan sebagainya. Pada titik ini, sawah yang telanjur hilang juga mustahil untuk bisa dikembalikan, sama halnya dengan hilangnya petani-petani akan sulit ditemukan karena mereka sudah beralih profesi atau membuka usaha baru dan tak mau lagi disebut sebagai petani.

Fakta tersebut adalah kendala bagi Jokowi jika berharap mewujudkan swasembada pangan sebagaimana yang pernah diraih oleh Indonesia pada masa orde baru.

Pada saat itu (dekade 80-an) pemerintahan orde baru berhasil mewujudkan swasembada beras karena didukung oleh pembangunan insfatruktur pertanian yang sedang digalakkan di banyak daerah. Banyak bendungan dan saluran irigasi teknis dibangun yang sangat mendukung produktivitas pertanian kita. Selama orde baru juga tak pernah terjadi kelangkaan pupuk.

Kini, bendungan-bendungan dan saluran irigasi sudah banyak yang rusak. Sedangkan jumlah penduduk terus meningkat. Padahal, luas persawahan terus menyusut. Dalam kondisi demikian, mustahil swasembada beras bisa kembali dicapai. Selain itu, impor beras besar-besaran yang terus meningkat telanjur menjadi tradisi sejak era reformasi.

Konsisten

Jika Jokowi sekarang hendak serius memperhatikan masalah pertanian, selayaknya konsisten untuk lebih peduli petani sepanjang masa kekuasaannya, walaupun kalau tujuannya untuk swasembada beras mungkin tidak akan tercapai.

Pasalnya, sekarang proses hilangnya petani dan kawasan persawahan terus berlangsung di banyak daerah. Hal ini harus menjadi perhatian serius. Misalnya, pembangunan bendungan atau waduk baru dan saluran irigasi teknis harus secepatnya dituntaskan agar bisa mencegah banyak petani yang hendak ikut-ikutan hilang.

Bagi bangsa kita, sekarang ini masalah swasembada beras memang penting tapi yang lebih penting lagi adalah meningkatkan kemakmuran petani kita. Sebab, jika kemakmuran petani meningkat, mereka pasti akan setia bertani dan tidak ingin hilang bersama sawahnya.

Lebih tegasnya, menghentikan proses hilangnya petani dan hilangnya kawasan persawahan harus dengan political will yang konsisten dan substansinya betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan petani dalam arti seluas-luasnya.

Karena itu, kini memang saatnya pemerintah lebih peduli terhadap petani dan pertanian. Dalam hal ini, program pembangunan waduk dan saluran irigasi yang tengah digalakkan jangan sampai terbengkelai. Pasokan benih dan pupuk juga jangan sampai kacau-balau. Sistem pemasaran hasil pertanian pun harus diperbaiki yang bermuara pada terciptanya keadilan ekonomi bagi petani. ***

Nazil Muhsinin
Direktur The Cibinong Center