Perhutanan Sosial, Dorong Masyarakat Produktif

PROBOLINGGO – Presiden Joko Widodo berharap, program perhutanan sosial untuk pemerataan ekonomi dapat mendorong masyarakat lebih produktif.

“Negara kita negara besar, kalau penduduk kita 250 juta produktif semua, tanam semua, entah tanam sengon, tanam cabai, padi tembakau, negara ini akan menjadi produktif. Bukan mengimpor tapi ekspor hasil-hasil yang kita tanam ini,” kata Presiden saat meninjau program perhutanan sosial untuk pemerataan ekonomi di Desa Brani Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis.

Oleh karena itu, kata Jokowi, hutan mil PT perhutani yang bisa diberikan masyarakat dalam bentuk ijin pemanfaatan hutan (IPH) harus dimanfaatkan secara maksimal.

“Kalau nanti sudah diberikan tapi tidak dipakai produktif, ditelantarkan, akan kita tarik lagi. Harus produktif, sanggup nggak,” tanya Presiden kepada para penerima SK pemanfaatan hutan dari Kabupaten Probolinggo, Lumajang dan Jember.

Atas pertanyaan Presiden ini, para hadirin menyatakan kesanggupannya.

Jokowi mengungkapkan IPH ini berlaku 35 tahun dan jika dimanfaatkan secara benar akan diperpanjang kembali 35 tahun, sehingga total 70 tahun.

“Tapi kalau nggak dimanfaatkan, awas. Silakan ini dipakai dalam kelompok-kelompok koperasi, kelompok-kelompok usaha tani, silakan. Mau ditanami tembakau silakan, mau ditanami sengon tembakau cabai polowijo jagung silakan,” kata Presiden.

Kepala negara juga mengungkapkan para petani yang memanfaatkan hutan sosial ini akan didampingi dari Perhutani dan Bank BNI.

“Kalau ingin ambil KUR silakan ambil, tapi dihitung. Mbayar itu, jangan ada yang nggak mengembalikan. KUR itu perbankan, jadi harus bisa mengangsur per bulan harus bisa menyicil,” katanya.