KPU Lantik 55 Anggota PPK Terpilih Kota Depok

DEPOK — Sebanyak 55 nama yang lolos seleksi sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2018 dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok. Mereka nantinya akan bertugas di 11 kecamatan yang ada di Kota Depok, masing-masing kecamatan akan memiliki lima anggota PPK.

Para anggota PPK diambil sumpah dan janji dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Depok, Titik Nurhayati, didampingi empat anggota komisioner lainnnya, di Aula Teratai Gedung Balai Kota Depok, Selasa (31/10/2017) petang. Hadir pada acara tersebut, Sekretaris KPU Jawa Barat, Heri Suherman.

Dua anggota PPK, yakni Intan Para Dyah Utami dari PPK Pancoran Mas dan Miriawan dari PPK Cimanggis, mewakili anggota lainnya menandatangani pengangkatan sebagai anggota PKK seusai mengucapkan sumpah dan janji. Selain itu, anggota PPK juga menyampaikan pakta integritas diwakili oleh Ru’yat Suhada dari PPK Pancoran Mas.

Ketua KPU Kota Depok, Titik Nurhayati mengatakan, KPU Kota Depok melantik para anggota PPK berdasarkan keputusan Ketua KPU Kota Depok Nomor 11/HK.03.1/KPT/3276/KPU-KOT/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017.

Ia percaya bahwa para anggota PKK akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku penuh tanggung jawab.

KPU Kota Depok terutama komisioner, lanjut Titik, tentunya punya harapan dan ekspetasi yang menjadi cita-cita bersama, yang mana dalam penyelenggaran pemilu 2014 lalu dan juga pilkada, telah melaksanakan pemilihan dengan sukses dan lancar. Diharapkan pada 2018 dan 2019, Depok juga akan tetap menjadi daerah yang melaksakan pemilihan dengan lancar dan suskes tanpa ekses.

“Jadi, itu akan terlaksana, juga dengan adanya peran PPK dan PPS disampingnya, serta rekan-rekan di Panwaslu dan Panwascam di tingkat PPK dan bahkan nanti sampai pengawas PPS. Sama-sama punya cita-cita bahwa masyarakat di dalam kesuksesan pemilihan itu adalah sebagai cita-cita bersama dan didukung oleh pemerintah daerah,” kata Titik seusai mengambil sumpah dan janji anggota PPK.

Titik berharap, anggota PPK dapat melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk suksesnya pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jabar 2018.

Ia juga berharap dalam pelaksanaan pemilihan gubernur Jabar 2018 nanti serta pemilu 2019, bisa meningkatkan partisipasi pemilih yang semula pada pemilihan presiden itu 72 persen, diharapkan pada 2018 dan 2019 bisa lebih dari 72 persen.

“Itu modalnya adalah dari akurasi bagaimana menghitung daftar pemilih. Oleh karenanya nanti di dalam menyusun daftar pemilih, anggota PPK melakukan kontrol dan supervisi rekan-rekan di tingkat PPS untuk juga memonitoring apa yang dilakukan oleh panitia pemutakhiran yang sedang berjalan, baik saat didata atau nanti setelah pengesahan DPT. Atau apa yang harus diselesaikan, nanti harus direspon cepat,” imbuhnya.

Karena, itu adalah salah satu modal dasar bagaimana mengakurasikan data pemilih sebagai bahan untuk menyampaikan kepada masyarakat yang punya hak pilih. Kalau memang sudah akurat, kata Titik, berarti orang yang bersangkutan ada di tempat.

“Ini yang saya kira sebagai modal utama dalam mensukseskan pemilu maupun pilgub yang sebentar lagi akan dilaksanakan,” tuturnya.

Terkait peningkatan ekseptasi, Titik berpesan kepada anggota PPK yang sudah mengucapkan sumpah dan janji, bahwa komposisi dan kemampuan yang dipunyai oleh lima orang anggota PPK di masing-masing kecamatan harus menjadi modal kesempatan dalam membangun kinerja di tingkatan kecamatan dan dikoordinasikan dalam menyelenggarakan pemilihan serta harus kompak dan saling membantu.

Sementara itu, Wali Kota Depok Mohammad Idris melalui Asisten Pemerintahan, Hukum dan Sosial, Sri Utomo, mengatakan peran anggota PPK dalam menciptakan pilkada 2018 yang lancar sangatlah besar, oleh karenanya harus disyukuri dengan melaksanakn tugas, peran, dan fungsi PPK sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepada anggota PPK Kota Depok, Idris menyampaikan pesan untuk tunduk ikhlas melaksanakan amanat sebagai anggota PPK, pelajari dan pahami juga peran dan program PPK, yang senantiasa berkoordinasi, bekerjasama dan saling mensupport dengan KPU provinsi, KPU Kota Depok, atau sesama PPK kecamatan lain.

Selain itu, PPK diminta melakukan sosialisasi dengan cara pendekatan secara persuatif, kepada masyarakat khususnya di wilayah kecamatan agar mengggunakan hak pilihnya dan tidak golput. Pilkada 2018, sebut Idris, merupakan sarana menentukan masa depan Provinsi Jawa Barat yang mendatang.

“Yakinkan kepada masyarakat di kecamatan masing-masing bahwa keberhasilan pilkada ini adalah tanggung jawab kita bersama,” pesan Idris.

Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, yang juga hadir pada acara pengambilan sumpah dan janji anggota PPK, memberikan ucapkan selamat kepada anggota PPK yang baru dilantik, tentunya diiringi dengan tanggung jawab baru sebagai penyelenggara pilgub di wilayah kecamatan masing-masing.

“Lancar dan berhasilnya proses demokrasi di tingkatan KPU Depok, tentunya tidak lepas dari kesiapan sebagai anggota PPK. Majunys sebuah proses demokrasi di wilayah kecamatan dan KPU Kota Depok ada di tangan anggota PPK,” kata Hendrik Tangke Allo, yang akrab disapa HTA.

Untuk itu, lanjut HTA, penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu harus melakukan koordinasi yang baik, saling menjaga, menghargai, dan saling menghormati sesuai tupoksi masing-masing.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Depok, Dede Slamet, menyebutkan dengan telah dilantiknya anggota PPK, daftar pengawasan menjadi tambah. Kalau sebelumnya bolak-baliknya ke KPU, nanti akan ditambah ke kecamatan (PPK).

“Tetapi perlu saya sampaikan pada pelantikan Panwaslu beberapa hari yang lalu, kepada KPU kami utarakan bahwa kehadiran Panwas merupakan mitra penyelenggaraan. Kita tidak sedang bermain petak umpat, saling mengejar, saling melibas, saling menghujat dan seterusnya,” tegas Dede.

Kalau ada Panwas yang berlebihan, Dede minta agar disampaikan kepadanya, karena ia tidak pernah memberikan instruksi untuk bertindak berlebihan kepada anggota Panwascam.

Dede, juga mengingatkan kepada KPU untuk bersikap sesuai dengan jalurnya, sama-sama bersikap sesuai dengan jalurnya, sehingga model-model lama yang ada friksi, benturan dapat dihindari.

“Kita pahami, kita sama-sama bekerja, KPU dalam penyelenggaraannya, Panwas dengan pengawasannya, karena tujuannya satu menyukseskan pemilihan gubernur-wakil gubernur dan pemilu 2019,” imbuhnya.

Kalau Bawaslu punya slogan “Awasi Pemilu”, untuk Depok, kata Dede, juga punya tagline “Pencegahan Maksimal dan Menindak Maksimal”. Ini bukti bahwa Panwaslu mengutamakan pencegahan.

“Jadi terkait pengawasan, menggunakan pendekatan pencegahan, saling mengingatkan. Kami juga titip kepada PPK, teman-teman kami di kecamatan (Panwascam) itu adalah mitranya, untuk itu saya mohon kerjasamanya dalam menjalankan amanah masing-masing,” imbuhnya.

Bagi Dede, suksesnya penyelenggaraan itu diiringi dengan kesuksesan silaturahim. Jangan karena pemilihan silaturahmi kurang dan menghindar. Perilaku ini kurang bagus. “Sesama penyelenggara juga harus diawali dengan silaturahmi yang baik,” tuturnya,

Dede mengatakan, dirinya juga sempat bertandang dengan operator e-KTP, untuk menyikapi data pemilih di Kota Depok dalam pemilihan gubernur-wakil gubenur Jawa Barat.