Pengawasan Sekolah Belum Optimal, SK Cabdin tak Kunjung Keluar

PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hingga kini masih menunggu keluarnya Surat Keputusan (SK) pembentukan Cabang Dinas (cabdin) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.

Pembentukan cabdin untuk wilayah Sumatera Barat ini, merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pengawasan di sekolah SMA/SMK, mengingat kebijakan dan wewenang SMA/SMK telah ditarik dari kabupaten dan kota ke provinsi.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan sudah cukup lama Pemprov Sumbar menunggu SK pembentukan cabdin tersebut, namun hingga sekarang belum ada kabar dari Kemendikbud RI, kapan SK tersebut akan dikeluarkan.

“Untuk menugaskan orang-orang di cabdin itu, harus berdasarkan SK. Maka dari itu, saat ini kondisi pengawasan sekolah SMA/SMK belum bisa optimal. Ya, kita tentunya masih menunggu SK itu dari Kemendikbud,” katanya, Kamis (12/10/2017).

Menurutnya, dengan kondis geografis di Sumbar yang terdiri dari pegunungan dan lautan, akan menyulitkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar untuk melakukan pengawasan secara langsung, sehingga dibutuhkan perpanjangan tangan Dinas Pendidikan seperti cabdin.

Nasrul menyebutkan, dengan telah ditariknya kebijakan dan wewenang SMA/SMK ke provinsi, maka tugas pengawasan merupakan kewajiban provinsi. Sekarang, telah ada delapan cabdin yang telah dibentuk, cuma belum bisa ditugaskan ke daerah-daerah, karena SK dari Kemendikbud yang belum keluar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar Burhasman juga mengakui sampai saat ini SK pembentukan cabdin belum dikeluarkan oleh Kemendikbud RI. Akan tetapi, soal konsolidasi telah selesai dilakukan.