KPK Geledah Kantor Bupati Konawe Utara

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Bupati Konawe Utara. Penggeledahan dilakukan terkait kasus yang menjerat Aswad Sulaiman tersangka kasus indikasi tindak pidana korupsi pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta lzin Usaha Pertambangan (IUP).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penggeledahan dilakukan sejak Senin (2/10/2017) dan masih berlangsung hingga Selasa (3/10/2017). Selain di Kantor Bupati  Konawe Utara, tim juga mendatangi rumah Aswad Sulaiman.

“Penggeledahan dilakukan sejak kemarin (Senin) dan hari ini (Selasa). Ada satu lokasi kemarin di rumah yang bersangkutan dan hari ini di kantor Bupati Konawe Utara,” kata Febri, Selasa (3/10/2017).

Dari penggeledahan tersebut telah disita sejumlah dokumen yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani saat ini. Termasuk juga telah  dilakukan pengumpulan informasi-informasi lainnya yang dibutuhkan KPK.

KPK menetapkan mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman sebagai tersangka kasus indikasi tindak pidana korupsi. Dalam hal ini pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta lzin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi dari Pemkab Konawe Utara Tahun 2007-2014.

“Tersangka Aswad Sulaiman selaku pejabat Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 dan selaku Bupati Konawe Utara periode 2011-2016 diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Aswad Sulaiman disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Indikasi kerugian keuangan negara sekurang-kurangya Rp2,7 triliun  yang berasal dari penjualan hasil produksi nikeI yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum,” tambah Saut.

Selain itu, kata Saut, Aswad Sulaiman selaku pejabat Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 diduga telah menerima uang sejumlah Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara.

Atas perbuatannya tersebut, Aswad Sulaiman disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Ant)