Yusril: Sepanjang Sejarah Persoalan Pancasila Selalu Tentang Tafsir

YOGYAKARTA — Tokoh Nasional yang juga Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menyebutkan, sepanjang sejarah persoalan Pancasila adalah persoalan tentang tafsir. Setiap rezim penguasa dikatakan selalu memanfaatkan Pancasila untuk berbagai macam tujuan. Baik untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, maupun mempertahankan kekuasaan sebuah rezim pemerintahanya.

“Zaman Sukarno ada tujuh bahan pokok indokrtinasi yang intinya Pancasila adalah nasakom. Zaman Pak Harto ada P4 dengan Pancasila sebagai asas tunggal. Itu semua sudah selesai sebenarnya. Tapi sekarang muncul lagi pertentangan, yakni setelah munculnya Perppu Ormas,” katanya dalam Dialog Kebangsaan KAHMI DIY di Pemkab Bantul Yogyakarta, Sabtu (09/09/2017).

Lewat Perpu Ormas tersebut, pemerintah rezim Jokowi dikatakan telah membatalkan 17 pasal UU Keormasan. Jika dulu sebuah ormas dibubarkan lewat putusan pengadilan, kini kewenangan pengadilan tidak ada sama sekali. Yang berwenang menilai sebuah ormas bertentangan dengan Pancasila atau tidak, sepenuhnya berasa di tangan pemerintah.

“Sehingga pemerintah jadi diktator. Tidak ada lagi check and balances. Jika sebuah parpol hanya bisa dibubarkan lewat keputusan MK, mestinya ormas juga hanya bisa dibubarkan lewat putusan pengadilan,” katanya.

Menurut Yusril, pertentangan penafsiran Pancasila oleh pemerintah ini merupakan sebuah hal yang serius. Ia bahkan menyebut akan sangat berbahaya apabila presiden sampai mempertanyakan ke persoalan agama. Apakah agama tertentu sesuai dengan pancasila, yakni berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.