Survei SMRC Bantah Kebangkitan PKI
JAKARTA – Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei persepsi publik berkaitan dengan isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) PKI. Peneliti SMRC, Sirojudin Abbas mengatakan, latar belakang dilakukannya survei adalah munculnya opini yang menyebutkan Jokowi PKI atau terkait dengan PKI.
“Mayoritas warga tidak setuju dengan pendapat bahwa Jokowi terkait PKI,” kata Sirojudin dalam paparan hasil survei SMRC “Isu Kebangkitan PKI Penilaian Publik Nasional”, di kantornya Jalan Cisadane No. 8, Menteng, Jakarta, Jumat (29/9/2017).
Dijelaskan Sirojudin, sebanyak 1.220 responden dipilih SMRC secara random untuk ditanya persepsinya atas isu tersebut. Adapun populasi survei adalah seluruh warga Indonesia yang sudah punya hak pilih pemilu. Artinya sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Margin of error survei dengan ukuran sampel sekitar 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Namun, kata dia, dari keseluruhan responden, hanya 1.057 yang merespons wawancara dalam survei yang berlangsung pada 3-10 September 2017 lalu.
“Sebanyak 75,1 persen responden tidak setuju bila Jokowi adalah PKI atau terkait dengan PKI. Hanya 5,1 persen responden yang percaya bila Jokowi terkait PKI. Sementara sisanya, sebanyak 19,9 persen, memilih tidak menjawab atau mengatakan tidak tahu,” ungkapnya.
Selain itu, jelas dia lagi, hasil survei itu sejalan dengan persepsi publik atas isu kebangkitan PKI. Survei SMRC menunjukkan, sebanyak 86,8 persen dari 1.057 responden tidak setuju saat ini ada kebangkitan PKI.
Yakni, sebanyak 86,8 persen dari 1.057 responden tidak setuju bila saat ini tengah ada kebangkitan PKI. Sementara warga yang menyatakan setuju hanya 12,6 persen. “Jadi, secara politik, isu kebangkitan PKI tidak terlalu penting, karena mayoritas warga tidak merasakan,” kata Sirojudin dalam diskusi hasil survei.
Namun, jelas dia, setelah dilakukan survei lebih lanjut lagi, para responden yang mengaku setuju bahwa saat ini sedang terjadi kebangkitan PKI menyebut, hal ini bisa menjadi ancaman bagi negara.
“Di antara 12,6 persen yang setuju, sekitar 39,9 persen atau sekitar 5 persen dari total populasi merasa bahwa kebangkitan PKI sudah menjadi ancaman bagi negara,” ujar Sirojudin.
Meski begitu, katanya lebih lanjut, sekitar 25,5 persen responden berpendapat, kalaupun sedang terjadi kebangkitan PKI maka kebangkitan itu tidak akan penting dan tidak akan mengancam apabila keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat tanpa PKI seperti sekarang ini semakin membaik.
Namun 36,6 persen tidak menyetujui pendapat tersebut dan 37,9 persen sisanya tidak memberi jawaban apapun. Adapun 15,5 persen belum setuju bila PKI sudah mengancam negara.
Menurut Sirojudin, dalam penelitian ini, SMRC juga melakukan pemetaan wilayah responden yang menyetujui PKI bangkit. DKI dan Banten adalah wilayah yang persentasenya paling besar terkait dengan tempat tinggal responden yang percaya bahwa PKI bangkit paling besar. Persentasenya mencapai 23 persen. Kemudian diikuti oleh Sumatera 17 persen dan Jawa Barat 14 persen.
Adapun dari pemetaan secara etnis, etnis Sunda memiliki persentase paling besar dari latar belakang responden yang menyetujui PKI bangkit, yakni 16 persen. Kemudian diikuti oleh etnis Jawa 13 persen.