Sarana Jamban di Sumbar Masih Minim
PADANG — Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Merry Yuliesday mengakui bahwa ketersediaan sarana jamban di beberapa daerah di Sumbar masih minim. Dari sejumlah daerah di Sumbar, Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah yang sangat minim saran jambannya yakni mencapai (59,3%).
Ia menyebutkan, saat ini upaya untuk keluar dari persoalan tersebut ada sejumlah pihak yang turut membantu seperti Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang dipimpin langsung oleh Nevi Irwan Prayitno, yang turut menggandeng pihak ketiga.
“Jika dalam satu keluarga itu tidak punya tempat jamban/WC, maka berdampak buruk kepada kesehatan. Apalagi buang air besarnya itu menggunakan plastik kresek, nanti di buang ke tempat-tempat entah ke mana dicampakan. Kondisi yang demikian sangat tidak bagus untuk kesehatan lingkungan,” katanya, Jumat (8/9/2017).
Menurutnya, saat ini salah satu penyebab masih minimnya sarana jamban di Sumbar, terkendala dengan dana untuk membangun jamban itu sendiri. Selain soal dana, karena cukup banyak masyarakat kurang mampu di Sumbar, juga masih ada masyarakat yang membuang air ke sungai atau di bandar.
“Kalau yang tinggal di sepanjang sungai itu, memang sulit untuk diarahkan agar membuat jamban. Karena sungai bagi masyarakat setempat sudah menjadi tempat berbagai hal yang dilakukan, mulai dari mandi, menyuci, dan juga buang air,” ucapnya.
Sementara itu, terkait masih minimnya sarana jamban di Sumbar, Ketua Harian LKKS Sumbar, Parlagutan Nasution mengatakan, selaku lembaga yang bergerak bidang sosial, membantu masyarakat yang termasuk prasejahtera adalah sebuah hal yang harus dilakukan. Namun untuk melakukan semua ini, LKKS bekerjasama dengan sejumlah pihak termasuk dari Yayasan Damandiri.
Pria yang karib dipanggil Parla itu menyebutkan, salah satu program yang kini tengah dijalankan ialah Program Jamban Sehat. Program itu dikatakannya sudah cukup lama dirancang, hanya saja realisasinya baru bisa dilakukan pada tahun ini. Buktinya, ada 1.000 jamban yang akan dan sedang dibangun di sembilan kabupaten/kota di Sumbar.
“Progam itu kita lahirkan, karena masih banyak keluarga prasejahtera yang ditemukan tidak memiliki tempat buang air besar atau jamban di dalam rumahnya. Hal itu jika tidak segera dibantu untuk membuat atau membangun jamban, maka sangat tidak bagus untuk kesehatan dan lingkungan yang ada di dalam keluarga tersebut,” ujarnya ketika ditemui terpisah.
Parla mengakui, Progam Jamban Sehat tahun 2017 ini memang belum menyeluruh hadir di kabupaten/kota di Sumbar, hal ini dikarenakan Program Jamban Sehat itu akan dilakukan secara bertahap. Saat ini untuk Kota Padang mendapat bantuan 200 jamban, sementara untuk Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Solok, Sijunjung, Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat, dan Padang Pariaman masing-masing kabupaten itu juga mendapat bantuan yakni sebanyak 100 jamban.
Ia menjelaskan, untuk melengkapi Program Jamban Sehat ini, juga turut dibantu oleh sejumlah pihak. Misalnya, Yayasan Damandiri memberikan bantuan leher angsa (jamban). Sementara untuk melengkapi pembuatan dan pembangunan jambannya itu dibantu oleh PT. Semen Padang melalui CSR nya dengan bantuan semen sebanyak 5.000 sak semen. Sedangkan untuk upah pembangunan jambannya, dibantu oleh Badan Zakat Nasional (Baznas) sebesar Rp250.000 untuk setiap pembangunan jambannya.
“Jadi apa yang dilakukan ini, benar-benar secara gotong royong. Tentunya LKKS berterima kasih atas kerjasamanya, sehingga keluarga prasejahtera jadi terbantu, yang sebelumnya tidak memiliki tempat yang layat untuk buang air besarnya, kini berkat bantuan bersama sudah bisa memiliki tempat buang air yang layak,” kata Parla.