Komisi VII Desak Kemenristekdikti Prioritaskan Program APBN 2017
JAKARTA — Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk memproritaskan program-program APBN tahun 2017 yang belum direalisasikan melalui anggaran R-ABPN 2018 yang sebesar Rp 41,3 triliun, khususnya yang telah disosialisasikan oleh anggota Komisi VII di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing.
“Ini implikasinya untuk direalisasikan,” ujar Ketua Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Menristekdikti, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis, (14/8/2017).
Untuk menuntaskan program tersebut, Kementerian diminta untuk menyiapkan TOR dan program di bidangnya serta melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
Sebab, menurut Satya, program yang sudah dirancang dari tahun 2017 itu jangan sampai masih melakukan studi tanpa ada realisasi, mengingat tahun 2018 adalah tahun politik.
“Yang pernah disosialisasikan harus dituntaskan, ini tentu menjadi perhatian bersama, karena konsekuensinya ada di Lembaga terkait,” Tutur Satya.
Senada, anggota Komisi VII DPR, Andi Yuliana Paris mengatakan, program yang telah disosialisasikan pihaknya di komisi yang membidangi energi itu, seharusnya dimaksimalkan.
Sehingga, apa yang diharapkan merupakan aspirasi masyarakat dari Dapil-nya.
Sementara, Harry Poernomo lebih menekankan agar Kemenristekdikti untuk lebih inovatif dan kreatif guna menciptakan kegiatan yang produktif bukan konsumtif, karena APBN ke depannya diperkiraan akan terus merucut.
“Jangan hanya kita tunggu uluran dari APBN untuk membiayai program yang sudah direncanakan itu, tapi bagaimana kita harus menciptakan kegiatan yang produktif,” tutur Harry.