Kampung KB di Lebak Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
LEBAK — Keberadaan Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai pemberdayaan ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan.
“Kami yakin Kampung KB itu mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa untuk menuju kesejahteraan,” kata Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB-P3A) Kabupaten Lebak, Muzakir Hakiki Atim, di Lebak, Minggu (3/9/2017).
Pemerintah daerah mendorong Kampung KB dijadikan lokomotif agen pembangunan di desa, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dan pengangguran.
Apalagi, Kabupaten Lebak masih menyandang daerah tertinggal, sehingga perlu kerja keras untuk mengejar ketertinggalannya itu.
Kehadiran Kampung KB yang terdapat pada 28 desa dari 28 kecamatan benar-benar mampu menyejahterakan masyarakat.
Keberhasilan itu tidak lepas dari tinggi partisipasi masyarakat untuk mendukung pemberdayaan berbagai bidang pembangunan, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan budaya.
Saat ini, kata dia, pelaku ekonomi masyarakat di Kampung KB berkembang dengan tumbuh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) memproduksi aneka makanan, kerajinan bambu, anyaman pandan hingga produksi industri logam.
Selain itu, partisipasi pendidikan meningkat dan rata-rata anak usia sekolah bisa melanjutkan pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK.
Masyarakat setempat juga berani memeriksa kesehatanya ke tenaga medis, karena memiliki BPJS bantuan pemerintah sehingga bisa menekan angka kematian ibu dan anak.
Menurutnya lagi, seluruh warga pasangan usia subur (PUS) di Kampung KB menjadi peserta aktif akseptor KB.
“Kami mengapresiasi Kampung KB di Lebak mampu menyejahterakan masyarakat berdasarkan hasil evaluasi di lapangan,” katanya pula.
Menurut dia, pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat tentu bekerja keras melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di Kampung KB.
Selain itu, regulasi dari Bupati Iti Octavia yang memprogramkan “Lebak Sejahtera”, “Lebak Sehat” dan “Lebak Cerdas”, sehingga Program Kampung KB sangat sinergis dengan kebijakan pemerintah daerah.
Seluruh SKPD yang ada dituntut kerja keras untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, seperti SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) menggenjot produksi pangan.
SKPD Dinas Kesehatan (Dinkes), DP2KB-P3A dan Disdikbud mampu menyukseskan kesehatan, akseptor KB dan pendidikan.
Begitu juga pertumbuhan ekonomi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas UKM Koperasi.
Sektor infrastuktur ditangani Dinas Pekerjaan Umum Permukiman Rakyat (PUPR).
“Semua SKPD itu memiliki program kegiatan yang diintegrasikan di Kampung KB guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” katanya pula.
Muzakkir menyatakan, selama ini minat masyarakat menjadi peserta KB cukup tinggi karena mereka mendukung program keluarga sejahtera yang dicanangkan pemerintah daerah.
Pencapaian peserta akseptor KB tersebut dibuktikan hingga Juli 2017 dilaporkan 169.256 atau 60.24 persen dari target 280.951 pasangan usia subur (PUS).
Pemerintah daerah untuk pencapaian peserta akseptor KB bagi warga PUS menargetkan tahun 2017 sebanyak 69.00 persen.
Keberhasilan pencapaian program KB itu, di antaranya dengan adanya Kampung KB, sehingga kesadaran pasangan usia produktif menjadi peserta KB.
Selain itu, peningkatan pelayanan KB mulai tingkat desa, kelurahan dan kecamatan. Begitu juga partisipasi masyarakat dengan mendirikan posyandu, posko KB, dan Sub-KB.
Gerakan Program KB juga melibatkan TNI Manunggal KB-Kesehatan, sehingga masyarakat bisa langsung dilayani menjadi akseptor KB.
“Kami terus meningkatkan pelayanan Program KB agar masyarakat hidup sejahtera dengan keluarga memiliki dua anak,” katanya pula.[Ant]