Penanggulangan Banjir Jadi Prioritas Anggaran di Balikpapan

BALIKPAPAN — Bencana banjir akibat hujan intensitas tinggi, dirasakan warga Balikpapan terjadi sejak empat tahun terakhir. Dengan adanya persoalan banjir tersebut, DPRD Balikpapan memastikan anggaran untuk penanggulangan banjir menjadi prioritas setiap APBD.

Namun, kendala ditemui yakni pembebasan lahan untuk normalisasi drainase, khususnya DAS Sungai Ampal. Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H. Haris, memastikan, anggaran penanggulangan banjir menjadi prioritas, dan setiap tahun selalu dianggarkan. Namun, karena persoalan pembebasan lahan belum selesai, maka anggaran fisik untuk pengerjaan normalisasi menjadi sisa lebih anggaran (Silpa).

“Satu tahun lebih pembebasan lahan belum juga selesai, padahal anggaran untuk normalisasi itu sudah ada. Di enam kecamatan itu persoalan pembebasan lahan belum juga selesai, karena pembebasan itu harus dari hulu ke hilir, totalnya itu ada 19 hektare, sehingga pengerjaan bisa berjalan maksimal,” paparnya, Rabu (6/9/2017).

Pihaknya setuju dengan yang diminta warga dan yang dirasakan, karena semua warga juga merasakan yang sama dalam persoalan banjir. Menurutnya, ada 25 pengembang yang menjadi catatannya tidak mengikuti aturan pemerintah atau tidak sesuai dengan site–plan atau perencanaan seperti harus membangun bendali atau bozem sebagai pengendali air bila hujan turun bisa tertampung sementara.

“Nama pengembang sudah kami pegang, itu ada 25. Ada yang belum bangun bozem, ada yang sudah bangun, tapi belum berfungsi maksimal. Mereka sudah dikenakan surat peringatan dan diberikan waktu 1-2 bulan untuk memperbaikinya,” tegasnya.

Hal yang sama juga dikatakan anggota Komisi III, Sukri Wahid. Menurutnya, fungsi DPRD sebagai kontrol dan pengawasan dari kebijakan yang dilaksanakan. “Kami mitra dan DPRD terus melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang ada. Dan, memastikan persoalan banjir untuk anggaran menjadi prioritas, karena sudah krusial,” katanya.

Sukri menambahkan, pihaknya terus mengawal persoalan banjir dan dinas terkait juga sudah memaparkan persoalan banjir yang ada di beberapa titik. Sehingga DPRD tahu apa saja yang menjadi kendala dalam penanganan banjir.