PADANG – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Barat (Sumbar) Asben Hendri menyatakan, pemerintah bersama PT. Pertamina telah meningkatkan pasokan gas elpiji 3 kg, serta telah digelar di sejumlah titik operasi pasar yang secara khusus menjual gas elpiji 3 kg. Akan tetapi masih saja ditemukan di beberapa kawasan sulit untuk mendapatkan gas bersubdisi tersebut.
Menurutnya, dengan demikian, ada kemungkinan terjadi pengguna elpiji 3 kg yang tidak tepat sasaran, seperti halnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang seharusnya tidak sepatutnya menggunakan gas elpiji 3 kg tersebut.
“Elpiji 3 kg itu diperuntukkan bagi yang kurang mampu, yang digunakan untuk ibu rumah tangga. Bukan malah untuk yang membuka usaha, seperti UMKM. Meskipun usaha yang dijalani usaha kecil-kecilan seperti berjualan gorengan dan menggunakan elpiji 3 kg, tetap saja pedagang itu salah,” tegasnya, Kamis (28/9/2017).
Menurutnya, bagi pelaku usaha, baik itu usaha kecil ataupun usaha rumahan, harus menggunakan gas elpiji non subsidi, yakni Bright Gas 5,5 kg dan 12 kg. Jika tetap menggunakan elpiji 3 kg, maka untuk satu rumah itu bisa menghabiskan minimal 5 tabung sehari untuk menjalani usahanya itu. Hal tersebut dinilai akan membuat dampak terkurasnya pasokan yang ada.
“Bagi keluarga yang kurang mampu, paling untuk satu tabung itu bisa bertahan 2-3 minggu. Sementara bagi yang pelaku usaha, bisa minimal 5 tabung per hari. Kondisi ini jelas terlihat, salah satu penyebab kelangkaan elpiji bersubsidi ini bisa jadi akibat tingginya pengguna elpiji dari pelaku usaha,” ujarnya.
Untuk itu ia menegaskan, ke depan perlu membicarakan kembali antara pemerintah dengan pihak PT. Pertamina, terkait penggunaan gas elpiji 3 kg tersebut. Hal-hal yang perlu dibicarakan seperti aturan kepemilikan gas bersubdisi, serta perlu adanya langkah cepat dari satgas terkait.