Atasi Kekeringan, Pemprov NTB Ajukan Anggaran 40 Miliar ke Pemerintah Pusat

MATARAM – Guna mengatasi bencana kekeringan dan krisis air bersih yang terjadi di NTB, Pemerintah Provinsi NTB mengajukan anggaran senilai 40 miliar kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulanganan Bencana.

“Setelah kita hitung, anggaran dibutuhkan untuk menanggulangani bencana kekeringan di NTB mencapai 40 miliar dan itu disampaikan langsung kepada presiden dalam acara rapat terbatas di Instana Negara membahas kekeringan, kemarin,” kata Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, Rabu (13/9/2017).

Pengajuan anggaran tersebut, selain untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat dalam jangka pendek, melalui proses droping, juga kebijakan penanggulangan jangka panjang.

Termasuk pengajuan permintaan tandon air dan perpipaan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan dalam acara rapat terbatas tersebut presiden menyetujui serta meminta langsung ditindaklanjuti.

“Pemenuhan air bersih harus cepat dilakukan, jangan sampai kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi kemudian mengkonsumsi air tidak bersih, tentu akan sangat membahayakan kesehatan masyarakat,” katanya.

Mengingat masalah kekeringan bukan saja berbicara soal dampak yang ditimbulkan terhadap tanaman pertanian, tapi juga kesehatan masyarakat. Meski kekeringan juga telah berdampak dan berpengaruh besar terhadap produktivitas pertanian, tapi masalah manusianya harus lebih diutamakan.

Ditambahkan Amin, selain NTB, provinsi lain yang terdampak kekeringan antara lain NTT, Jatim, Jateng, Jabar, dan Banten.